Pemerintah Harus Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan

- Editor

Kamis, 30 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Batam-  Anggota Pansus RUU Kelautan DPR RI Johan Rosihan menyikapi perbedaan pendapat dalam internal pemerintah itu sendiri terkait pembahasan RUU tersebut. Ia menilai dalam beberapa kali pertemuan Pansus RUU Kelautan dengan mitra Pemerintah terkait, yaitu Bakamla (Badan Keamanan Laut), KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai), PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan sebagainya, terlihat masih adanya perbedaan pendapat oleh masing-masing instansi tersebut.

“Jadi dalam pembahasan revisi undang-undang kelautan ini. Nampaknya kita lebih fokus kepada konsep pengamanan yang pada undang-undang pokoknya itu belum banyak diatur. Kita belum menemukan satu titik yang mereka (Pemerintah) bersepakat, Bagaimana cara dan pola koordinasinya?. Nah menurut saya, inilah yang harus diselesaikan dulu oleh pemerintah,” ujar Anggota Pansus RUU Kelautan DPR RI Johan Rosihan kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Pansus RUU Kelautan DPR RI ke Kapal KN. Tanjung Datu Batam Bakamla RI, Kepulauan Riau, Kamis ( 30/5/2024).

Baca Juga :   Ikuti Jejak AS, Uni Eropa dan Kanada Turut Melarang Impor Produk Xinjiang

Legislator Fraksi PKS ini menguraikan bahwa revisi UU Kelautan ini adalah bentuk dan hasil kesepakatan DPR RI bersama dengan Pemerintah. DPR RI sebagai sebuah lembaga menyepakati untuk memperkuat pengamanan di Laut. Namun demikia, tambah Johan,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari sisi Pemerintah belum clear antarmitra terkait, khususnya catatan atau batasan apa saja yang mereka inginkan dalam revisi UU ini.

“Sampai hari ini kita di DPR sebagai sebuah kelembagaan kita sepakat untuk memperkuat pengamanan di laut. Persoalannya adalah dari sisi pemerintah sampai hari ini antar agensi di pemerintah ini harusnya mereka datang ke DPR itu sudah dalam satu bentuk kesepakatan bahwa ini yang kita (Pemerintah) inginkan, tetapi sampai saat ini (Ditjen) Hubungan Laut dan Bakamla berbeda bicaranya”, jelas Johan.

Baca Juga :   Mendagri Mewisuda 2.067 Mahasiswa IPDN

Johan sapaan akrabnya berharap untuk pertemuan DPR RI dengan Pemerintah selanjutnya sudah satu suara batasan fungsi koordinasinya, bagaimana cara kerjanya, serta batas kewenangannya melakukan penguatan ini. Nanti kita tinggal pikirkan pola koordinasinya siapa yang bertanggung jawab.

“Kami berharap dalam pembahasan ke depan bertemu dengan DPR, pemerintah sudah satu suara, apakah fungsinya koordinasi? Apakah agensi ini kemudian disatukan atau masing masing lembaga ini dibiarkan dengan bekerja dengan kewenangan sendiri, ya kan? Melakukan penguatan nanti tinggal kita pikir bagaimana pola koordinasinya, siapa yang bertanggung jawab pola koordinasinya dan sebagainya,” jelasnya.

Terakhir, Johan berharap adanya UU ini dapat menyelesaikan pola koordinasi yang sengkarut marut ini dengan baik. “Kami berharap dengan adanya UU ini dan itu juga maksud membuat UU ini semua sengkarut marutnya pola koordinasi ini bisa kita selesaikan dengan baik,” tutupnya.

Loading

Berita Terkait

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar
Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK
Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh
CdM percaya diri angkat besi capai target tertinggi pada Olimpiade
Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri
Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:03 WIB

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 19:40 WIB

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:08 WIB

Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:59 WIB

Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:41 WIB

Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional

Berita Terbaru

Headline

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Jun 2024 - 21:03 WIB

daerah

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Sabtu, 15 Jun 2024 - 19:40 WIB