Home » Ekonomi » Pemerintah Prabowo-Gibran Dorong Pembangunan Hunian Vertikal untuk Atasi Krisis Perumahan

Pemerintah Prabowo-Gibran Dorong Pembangunan Hunian Vertikal untuk Atasi Krisis Perumahan

Dewi Apriatin 01 Des 2024 103

NasionalPos.com, Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran mengusung Program 3 Juta Rumah per Tahun, yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan di Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun, terutama di kota-kota besar yang mengalami urbanisasi cepat.

Program ini diharapkan bisa menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan.

Mengatasi Masalah Perumahan dengan Hunian Vertikal

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, terutama di kota besar, menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin tinggi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah hunian vertikal, seperti apartemen dan rumah susun, yang memanfaatkan lahan secara vertikal.

Hal ini menjadi penting karena lahan untuk membangun rumah tapak semakin terbatas. Namun, meskipun banyak yang membutuhkan hunian vertikal, harga jual dan sewa yang mahal seringkali membuat masyarakat kesulitan untuk memiliki hunian ini.

Strategi Pemerintah untuk Membuat Hunian Vertikal Terjangkau

Pemerintah Prabowo-Gibran menerapkan beberapa strategi untuk memastikan bahwa hunian vertikal bisa lebih terjangkau dan diminati oleh masyarakat, mulai dari menerapkan konsep TOD (Transit-Oriented Development) hingga menurunkan harga sewa untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

1. Pemanfaatan Lahan Milik BUMN dengan Konsep TOD

Salah satu strategi utama adalah memanfaatkan lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan milik negara (BUMN), seperti PT KAI. Lahan-lahan ini sering berada di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan sarana transportasi umum seperti stasiun kereta api. Dengan memanfaatkan konsep Transit-Oriented Development (TOD), hunian vertikal yang dibangun akan mudah dijangkau menggunakan transportasi umum, sehingga mengurangi kemacetan dan membantu penghuni lebih mudah bepergian tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.

Baca Juga :  Harvest City: Hunian Futuristik dengan Teknologi Smart Home Ramah Lingkungan

2. Pengembangan Kawasan Campuran (Mixed-Use)

Strategi lainnya adalah mengembangkan kawasan campuran atau mixed-use, yang menggabungkan berbagai fungsi, seperti tempat tinggal, kantor, dan fasilitas publik dalam satu kawasan yang terintegrasi. Dengan cara ini, penghuni bisa tinggal, bekerja, dan beraktivitas di satu tempat yang mudah dijangkau, sehingga mengurangi kebutuhan akan transportasi jauh dan meningkatkan kualitas hidup.

3. Penurunan Harga Sewa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Untuk menarik lebih banyak masyarakat agar mau tinggal di hunian vertikal, pemerintah juga menurunkan harga sewa rumah susun. Sebagai contoh, di Jakarta Selatan, harga sewa rumah susun yang sebelumnya Rp3,5 juta per bulan kini turun menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta per bulan. Penurunan harga ini bertujuan membantu guru, pegawai negeri, dan anggota TNI/Polri yang berpenghasilan rendah agar dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja mereka.

Keuntungan Hunian Vertikal untuk Lingkungan

Salah satu keuntungan utama dari pembangunan hunian vertikal adalah efisiensi penggunaan lahan. Berbeda dengan rumah tapak yang memerlukan banyak lahan, hunian vertikal memanfaatkan ruang secara vertikal, sehingga lebih sedikit lahan yang dibutuhkan.

Baca Juga :  Siti Mufattahah: Pinjam dari Pinjol untuk Kebutuhan Konsumtif, Hindari!

Ini juga membantu melindungi lahan pertanian, yang penting untuk ketahanan pangan Indonesia, dari konversi menjadi kawasan perumahan.

Kolaborasi dengan Pengembang Swasta dan BUMN

Pemerintah juga bekerja sama dengan pengembang swasta dan BUMN untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak proyek perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan akan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Program 3 Juta Rumah: Solusi untuk Mengatasi Krisis Perumahan

Melalui Program 3 Juta Rumah per Tahun, pemerintah Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak hunian vertikal di kota-kota besar. Dengan berbagai kebijakan seperti pemanfaatan lahan BUMN, pengembangan kawasan campuran, dan penurunan harga sewa, diharapkan program ini bisa membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang terjangkau.

Selain itu, pembangunan hunian vertikal ini juga memiliki manfaat positif bagi lingkungan, seperti melindungi lahan pertanian dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Program 3 Juta Rumah per Tahun yang digagas oleh pemerintah Prabowo-Gibran bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia. Dengan fokus pada pembangunan hunian vertikal di kota-kota besar, pemerintah ingin menciptakan solusi jangka panjang bagi permasalahan perumahan.

Melalui strategi pemanfaatan lahan BUMN, kawasan campuran, dan penurunan harga sewa, diharapkan hunian vertikal dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, serta melindungi lahan pertanian yang penting untuk ketahanan pangan Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Industri Tekstil Indonesia dan India Siap Kerjasama Menghadapi Kenaikan Biaya Energi Dunia dan Disrupsi Rantai Pasok Tekstil Garmen

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Di tengah kekhawatiran akan kenaikan harga energi dunia dan dinamika konflik geopolitik yang memengaruhi rantai pasok tekstil garmen dunia, Indonesia dan India bekerjasama untuk mewujudkan pertumbuhan utama industri tekstil dan garmen dunia. Gejolak perang Iran dengan US dan Israel telah mengakibatkan melambungnya harga bahan bakar dunia, termasuk meningkatkan harga bahan baku …

27 Warga Jakarta Utara Gagal berangkat Umroh, Jemaah gruduk rumah sekaligus kantor travel PT. Travel Arrasyid Amanah

dito

12 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Perwakilan dari 27 calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci , dengan di Damping Kuasa Hukum dari LBH Madani Berkeadilan kembali mendatangi kediaman Rodianah selaku Pemilik PT. Arrasyid Amanah Travel  yang beralamat di Jl. H. Taimin No. 14 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, untuk menuntut hak-haknya yang sampai …

Polres Karawang Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadhan, Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

Iyut Ermawati - Karawang

24 Feb 2026

nasionalpos .com -Karawang – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Karawang bersama pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Program ini akan berlangsung di Lapangan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang, pada Selasa (24/02/2026) mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Komitmen Bersama Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa …

Forum RT-RW Jakarta Pusat, Beraudensi ke Ketua DPRD DKI Jakarta, Sampai kan Beberapa Usulan

dito

29 Jan 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, penataan administrasi kependudukan, penguatan kohesi sosial, serta penyaluran aspirasi masyarakat secara bottom up, demikian di sampaikan Ketua Forum RT-RW Jakarta Pusat H.M Joko Hardoyo, kepada wartawan, Kamis, 29 Januari …

H-6 Lalu Lintas Tol Jabodetabek dan Jawa Barat Terpantau Meningkat Menjelang Natal 2025

Dame.T

20 Des 2025

Jakarta,NasionalPos – Jelang libur Natal 2025, tepatnya H-6 pada 19 Desember 2025, Jasamarga Metropolitan Tollroad mencatat peningkatan volume lalu lintas di ruas tol Jabodetabek dan Jawa Barat. Lalu Lintas Jabodetabek Total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mencapai 218.138 unit, naik 3,33% dibanding hari normal 211.105 kendaraan. Lonjakan terjadi di empat gerbang tol utama: GT Cengkareng (arah Bandara Soekarno-Hatta): 87.150 kendaraan (+3,43%). GT …

Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp228 Triliun, Target 2025 Masih Bisa Tercapai

ardi

19 Des 2025

Jakarta,NasionalPos.com– Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp228,05 triliun per 18 Desember 2025. Angka ini menegaskan sektor energi dan mineral tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, …

x
x