Pemprov DKI Jakarta Berikan Insentif dan Kemudahan Pembayaran PBB-P2, Untuk Pulihkan Ekonomi

- Editor

Minggu, 12 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022, Peraturan tersebut diterbitkan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta dan memulihkan ekonomi melalui pajak daerah. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Minggu, 12/6/2022 di Jakarta.

“Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih, di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta,” ucap  Gubernur Anies kepada awak media.

Gubernur Anies Baswedan juga menjelaskan mengenai kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022
  2. a) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi.
Baca Juga :   Muhaimin Syarif Dipanggil KPK Sebagai Saksi korupsi Abdul Ghani Kasuba

1) NJOP s.d. < Rp.2Miliar : Dibebaskan 100%.

2) NJOP > Rp.2Miliar: diberikan Faktor Pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10%.

  1. b) Selain rumah tinggal, dibebaskan sebesar 15%.
  2. Kebijakan Pembayaran PBB 2022
  3. a) Keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi

1) Tahun Pajak 2022:

  • Diberikan potongan 15% apabila membayar pada bulan Juni – Agustus 2022.
  • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan September – Oktober 2022.
  • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November 2022.

Sanksi dihapus 100% untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo.

2) Tahun Pajak 2013-2021:

  • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan Juni – Oktober 2022.
  • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November – Desember 2022.
  • Sanksi dihapus 100%.
  1. b) Angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas Rp 100 Juta.
Baca Juga :   Pemprov DKI Kampanyekan Kolaborasi Menuju Udara Bersih Jakarta Di Hari Lingkungan Hidup International ke 50

1) Tahun Pajak 2022:

  • Diberikan potongan 15% apabila membayar pada bulan Juni – Agustus 2022.
  • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan September – Oktober 2022.
  • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November 2022.
  • Sanksi dihapus 100% untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo.

2) Tahun Pajak 2013-2021:

  • Diberikan potongan 10% apabila membayar pada bulan Juni – Oktober 2022.
  • Diberikan potongan 5% apabila membayar pada bulan November – Desember 2022.
  • Sanksi dihapus 100%.

Sejalan dengan transformasi digital pembayaran pajak, SPPT PBB-P2 Tahun 2022 dapat diperoleh masyarakat Jakarta secara elektronik melalui e-SPPT pajak online di halaman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt.

“Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta yang kita cintai. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut,”pungkas  Gubernur Anies. (*dit)

 

 

Loading

Berita Terkait

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024
Diduga Ada Rekayasa Dalam Penanganan Kasus Vina, Negara Harus Hadir
Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal
KADIN Kota Bandung Kolaborasi dengan PNM dalam Pembinaan UMKM: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari
Heru Berpesan ke Pejabat yang Dilantik Untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah
ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:08 WIB

Diduga Ada Rekayasa Dalam Penanganan Kasus Vina, Negara Harus Hadir

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:13 WIB

Cegah Bocornya Anggaran Pilkada DKI Jakarta 2024, Usai Pilkada Harus Ada Audit Internal & Ekternal

Kamis, 23 Mei 2024 - 15:32 WIB

KADIN Kota Bandung Kolaborasi dengan PNM dalam Pembinaan UMKM: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Rabu, 22 Mei 2024 - 21:27 WIB

Sebagai Pihak Terkait, Desta Tak Hadiri Sidang Perdana Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari

Senin, 20 Mei 2024 - 22:54 WIB

Pemprov DKI Jakarta Sediakan Posko Pengaduan PPDB Jakarta 2024 di Lima wilayah

Senin, 20 Mei 2024 - 22:46 WIB

ITDC Sebut Pengelolaan Sirkuit Mandalika Setara Hotel Bintang Lima

Senin, 20 Mei 2024 - 22:35 WIB

SYL Bantah Terima Durian Seharga Puluhan Juta

Berita Terbaru

Ekonomi

BNI Tawarkan Ragam Promo di BNI Java Jazz Festival 2024

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:19 WIB