Pernyataan Menteri LHK Terkait Ijin Tambang Ormas Menuai Kecaman Publik.

- Editor

Minggu, 9 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, saat ini menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan kontroversi terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) dengan mengatakan “Kondisi ini lebih baik ketimbang ormas-ormas tersebut mengajukan proposal untuk pendanaan tiap harinya” pada Minggu 2/6/2024 pekan lalu.

“Pernyataan tersebut jelas telah melukai hati rakyat”, sesal Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto kepada wartawan, Minggu, 9 Juni 2024 di Jakarta.

Menurut Rasminto tujuan ormas sendiri telah diatur dalam UU, yakni untuk berpartisipasi dalam Pembangunan, Pasal 1 angka 1 UU 17/2013 jo Perpu 2/2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 jo Putusan MK 82/2013 tersebut juga menerangkan bahwa pembentukan ormas bertujuan sangat mulia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tujuan ormas itu sangat mulia, Bu Menteri harusnya bisa lebih faham itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 yakni menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, melestarikan dan memelihara norma, niai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat”, tegasnya.

Baca Juga :   DPRD DKI Setuju Usulan Raperda Terkait Penyandang Disabilitas

Lebih lanjut Rasminto mengatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak terbantahkan peran ormas sangat besar terhadap bangsa, Bahkan dalam sejarah panjang bangsa ini, ormas memiliki banyak peran dan kontribusinya, dari berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, membantu tugas kemanusiaan dan kebencanaan, advokasi sosial dan pendidikan, pelestarian lingkungan dan banyak hal lainnya,

Sehingga, pernyataan Menteri Siti tersebut dapat bermakna meremehkan perjuangan masyarakat, bahkan terkesan mengabaikan peran aktif masyarakat terorganisir dalam Organisasi Kemasyarakatan yang selama ini berkontribusi untuk kepentingan negara, dirinya juga menilai adanya  kebijakan pemberian ijin tambang pada ormas merupakan langkah mundur, dan bahkan mengkerdilkan eksistensi Ormas dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

“Kebijakan memberikan izin tambang kepada ormas merupakan langkah mundur dan sangat kontradiksi dengan upaya menjaga kelestarian alam, karena dengan ikut mengelola pertambangan, maka akan terjadi ekspolitasi besar-besaran tanpa kemampuan maupun pengalaman yang memadai, sehingga berdampak pada kerusakan alam,  selain itu Kebijakan tersebut, juga merupakan bentuk pengabaian terhadap suara rakyat yang sebenarnya ingin mempertahankan keberlangsungan lingkungan. “tukasnya.

Baca Juga :   Politisi Gerindra Apresiasi Kapolri Menjadikan Kasus Sambo, Momentum Lakukan Reformasi SDM Di Polri

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan pemberian ijin tambang pada ormas menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih jalan pintas yang berisiko merusak lingkungan daripada mendukung inisiatif lokal yang berkelanjutan,

selain itu dirinya mempertanyakan mekanisme pengawasan dan potensi penyalahgunaan ijin tambang yang diberikan kepada ormas, bagaimana nanti mekanisme pengawasannya? potensi penyalahgunaan ijin tambang sangat besar, karena ormas tidak terbiasa dan bukan bidangnya, inipun akan picu konflik horizontal semakin tajam, terkait dengan kondisi tersebut beserta dampak negatifnya, maka dirinya berharap pemerintah segera membuka ruang dialog yang konstruktif terkait kebijakan ini.

“Masyarakat berharap pemerintah segera meninjau kembali kebijakan ini dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk para aktivis lingkungan dan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan”, tandasnya

 

Loading

Berita Terkait

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA
BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal
Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban
Masjid Al-Azhar Jakarta beri tips berkurban untuk Gen Z dan Milenial
Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman
Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 21:03 WIB

Penanganan Korban Perdagangan Orang Diperkuat Kementerian PPPA

Senin, 17 Juni 2024 - 20:56 WIB

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Juni 2024 - 20:46 WIB

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 20:24 WIB

Masjid Al-Azhar Jakarta beri tips berkurban untuk Gen Z dan Milenial

Senin, 17 Juni 2024 - 20:16 WIB

Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Berita Terbaru

Ekonomi

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Senin, 17 Jun 2024 - 20:56 WIB

Headline

Kepada Ratusan Warga, Peradi Bagikan Daging Kurban

Senin, 17 Jun 2024 - 20:46 WIB