Home » Headline » Pilih Capim KPK Bekerja Dengan Tulus

Pilih Capim KPK Bekerja Dengan Tulus

dito 21 Jun 2024 123

NasionalPos.com, Jakarta– Mantan Pimpinan KPK Thony Saut Situmorang mengatakan, panitia seleksi (pansel) untuk calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029 harus memilih sosok individu yang bekerja dengan tulus.

“Tujuan kita adalah memilih orang yang akan terbang sendiri ke mana-mana dan membawa pedang pemberantasan korupsi itu. Walaupun dia digaji pemerintah, dia sebenarnya bertanggung jawab kepada dirinya dan Tuhannya,” kata Saut, sapaan akrabnya, dalam acara dalam acara Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi di Jakarta, Jumat, 21/6/2024
Menurutnya, sosok itu tidak perlu berasal dari kalangan aparat penegak hukum. Masyarakat sipil yang memiliki pendirian yang tegas untuk memberantas korupsi, juga harus dilibatkan.
“Katakanlah ada orang datang ke KPK dengan tidak mengerti undang-undang, mekanisme, KUHAP, dan undang-undang tipikor. Namun, kalau dia pakai hatinya, dia pasti akan bisa melakukan penindakan secara seimbang,” ujarnya.
Pimpinan KPK periode 2015-2019 itu juga menyebut, nilai utama lain yang harus difokuskan pansel dalam mencari calon pemimpin adalah integritas. Selain itu, pansel juga harus memilih pemimpin yang bisa meningkatkan kinerja KPK, sehingga indeks persepsi korupsi bisa ikut meningkat dan KPK dapat menyamakan posisi dengan lembaga pemberantasan korupsi di negara lain.
“Jika kita bicara Key Performance Indicator (KPI), maka kita harus menaikkan tingkat indeks persepsi korupsi karena itu adalah ukuran utama investasi,” kata dia.
Dirinya pun mengaku heran ketika seorang menteri mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK menghambat investasi masuk ke Indonesia.
Ia mengatakan, OTT dilakukan bukan karena KPK tidak bisa melakukan pencegahan karena sejatinya, lembaga itu memiliki banyak model pencegahan korupsi.
Ia bercerita bahwa dirinya pernah melakukan langkah pencegahan di Aceh. Namun, tiga bulan kemudian, terjadi OTT di provinsi tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, penindakan dengan cara seperti itu tetap dibutuhkan untuk memerangi korupsi.
“Jadi, kalau mencegah dengan ngomong-ngomong saja, tidak akan menyelesaikan,” katanya.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

x
x