Politisi PKS Desak BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

NasionalPos.com, Jakarta– Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama 2022 ini terdapat ratusan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangab orang. Rinciannya di Kamboja 422 orang, Filipina 97 orang, Myanmar 142 orang, Laos 35 orang, Thailand 21 orang, saat ini masih ada korban yang belum dievakuasi dari negara yang menganut sistem monarki konstitusiobal tersebut, terkait dengan data tersebut, dari hasil penelusuran, terungkap adanya warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang terhubung dengan Konsorsium 303 Ferdy Sambo. Konsorsium tersebut menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat terkuak, demikian dikatakan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah  dalam diskusi Darurat Perdagangan Orang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, pada Rabu, 21 September 2022 lalu.

“Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak, dugaannya ada. Jaringannya terhubung, termasuk konsorsium 303 yang ramai itu,” ungkap Anis

Pihaknya, lanjut Anis, telah menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang sejak Mei hingga September 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah Kamboja seperti di Sihanoukville, Chinatown, Bavet, Poipet, dan Phnom Penh. Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringannya di Filipina, Laos, Medan dan beberapa daerah di Indonesia, para korban, terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya. Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana, para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong.

Informasi dari Migrant care tersebut, kemudian ditanggapi, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin dengan meminta kepada pemerintah, khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas dugaan Sindikat Mafia Perdagangan Orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) yang berkaitan dengan Konsorsium 303, serta meminta pemerintah menjawab secara detail dugaan tersebut.

“Saya harap, dengan adanya info dugaan perdagangan orang yang berkaitan Konsorsium 303, BP2MI harus bertindak, untuk memberikan bukti konkret bahwa tagline #SikatSindikat bukan hanya gimmick dan pencitraan saja,” tukas Alifuddin kepada pers, Senin 26/9/2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta .

Alifudin mengatakan jika BP2MI dalam melakukan masih terbatas, maka aturan apa yang harus dibuat serta hal-hal apa yang memang harus dilakukan DPR RI agar power dan wewenang BP2MI ini bisa kuat.  “Kalau memang dampak dari anggaran kecil untuk BP2MI yang membuat gerakannya terbatas, maka kita harus bersama menyepakati untuk menaikkan anggaran yang dialokasikan kepada BP2MI,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada kepolisian bahwa kejelasan informasi mengenai konsorsium 303 yang diduga berkaitan dengan perdagangan orang harus dijelaskan secara detail.

“Jadi, bukan karena fokus ke satu masalah pembunuhannya saja, akhirnya, dugaan-dugaan yang lain terabaikan, jangan anggap sepele juga perdagangan orang, yang sudah ratusan orang menjadi korban,” tegas Alifudin.

“Saya minta kepada BP2MI dan Polri serta institusi yang berkaitan dengan kasus ini, harus menindak tegas siapa oknum atau para mafia yang bermain. Jika dugaan ini tidak benar, maka tetap saja yang namanya perdagaan orang tidak boleh terjadi apapun alasannya. “pungkas Alifudin (*dit)