Home » Headline » Publik Desak Presiden Copot Menteri Dari Partai Nasdem, Bukan Terkait Pencapresan Anies, Tapi Terkait Kinerjanya Tidak Sesuai Harapan

Publik Desak Presiden Copot Menteri Dari Partai Nasdem, Bukan Terkait Pencapresan Anies, Tapi Terkait Kinerjanya Tidak Sesuai Harapan

dito 06 Okt 2022 136

NasionalPos.com, Jakarta– Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah mendeklarasikan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres usungan di Pilpres 2024, keputusan itu pun mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat, bahkan keputusan itu mendapatkan respon dari Analis Komunikasi Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, ia mengatakan menilai, cek ombak ini NasDem sangat berani memberikan dukungan pada Anies, Dengan keputusan NasDem memberi tiket pada Anies, maka peta politik dinilai akan berubah, Dalam waktu dekat akan terlihat bagaimana presiden dan orang istana bereaksi pada NasDem yang selama ini setia pada koalisi, Kemungkinan pertama, menteri-menteri NasDem bakal mengundurkan diri dari kabinet atas dasar keinginan, atau yang kedua, malah Jokowi melakukan reshuffle cabinet di mana Menteri-memnteri  NasDem akan terusir dari istana.

“Setelah ini (NasDem deklarasikan Anies) kita akan merasakan perubahan peta politik yang menurut saya akan lumayan bergerak, Saya memprediksi setelah ini kemungkinan besar menteri-menteri NasDem akan mengundurkan diri dari kabinet”Ungkap Hendro Satrio kepada pers, Senin, 3/10/2022 kemaren di Jakarta.

Sementara itu, pernyataan Hendro Satrio tersebut juga mengusik respon dari masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, diantaranya dari Andi Hambali Gerakan Manivestasi Rakyat Milineal kepada wartawan, ia mengatakan apa yang disampaikan Hendro Satrio, itu bisa saja terjadi, namun sebenarnya bukan hanya soal pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, sebagai pemicu tidak harmonisnya hubungan Partai Nasdem dengan mitra koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin,

Baca Juga :  Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Melainkan adanya indikasi kinerja para menteri dari Partai Nasdem, tidak optimal dan seringkali menciptakan kegaduhan dan kinerjanya tidak optimal, misalnya; Menkominfo Johnny G Plate yang tidak becus menangani kasus kebocoran data yang seringkali terjadi, kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diduga terlibat pada masalah sengkarut mafia pupuk, dan juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya yang minim prestasi.

“Tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, mereka berpotensi dicopot, sebenarnya tidak terkait urusan politik, tapi lebih pada alasan kinerja, ini lebih obyektif dirasakan oleh masyarakat, sehingga jangan dikaitkan dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem donk,”tukas Andi Hambali Gerakan Manivestasi Rakyat Milineal kepada pers, Kamis,6 Oktober 2022 di Jakarta.

Andi Hambali mengingatkan langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan, kondisi tersebut diperparah dengan kinerja kader Partai Nasdem di dalam kebinet Indonesia Maju, yang seringkali menjadi sorotan dari masyarakat, dan selalu berlindung pada alibi sebagai mitra koalisi yang mendukung Pemerintah Jokowi, dan ini justru membahayakan bagi kelangsungan penyelenggaraan kinerja Kabinet Indonesia Maju, mereka bisa menjadi “Benalu,” yang bisa menggrogoti kewibawaan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca Juga :  Ketum PP PPM Patriani Paramita Mulia Tinjau Pos Mudik Lebaran 2025 Di Gadog, Kabupaten Bogor”

Karena itulah, imbuh Andi, saat ini, momentum yang tepat, Partai Nasdem dipisahkan dari kalangan mitra koalisi pendukung Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, hal ini tentunya tidak terkait pencapresan Anies, melainkan adanya indikasi agenda terselubung Partai Nasdem untuk kepentingan meraih kemenangan di pemilu serentak 2024 mendatang,lebih berbahaya dan lebih berimplikasi merugikan masyarakat

“Karena tentunya ketiga Menteri Partai Nasdem tersebut di duga lebih focus pada kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa dan negara, karena itu sudah saatnya Presiden Jokowi mencopot tiga menteri dari Partai Nasdem tersebut, bukan alasan Pencapresan Anies tapi karena kepentingan negara, itu yang diharapkan masyarakat, yang secara obyektif menilai kinerja menteri dari Partai Nasdem lebih cenderung berseberangan dengan harapan rakyat, karena itu sesungguhnya saat ini publik mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Menteri dari partai Nasdem, karena kinerjanya, bukan karena pencapresan Anies”pungkas Andi Hambali (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x