- HeadlineSawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki
- HeadlineMarwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki
- OlahragaKodam III/Siliwangi Gelar Kejuaraan Tinju AMPRO Perebutkan Sabuk Emas Pangdam III/Siliwangi
- HeadlineTB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi
- HeadlinePancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

Sering Salah Kaprah Mengenai Malapraktik Medis
NasionalPos.com, Jakarta-
Terdapat pandangan yang keliru yakni semua kegagalan perawatan medis adalah malapraktik. Salah kaprah ini tidak hanya sering terdapat pada masyarakat umum, namun juga di kalangan penegak hukum. Padahal tidak semua kegagalan perawatan medis merupakan malapraktik.
Pernyataan tersebut disampaikan pakar hukum kesehatan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Wahyu Andrianto SH MHum, dalam Rakernas PKMBI (Perkumpulan Konsultan Mediasi Bersertifikat Indonesia) Sabtu , 22 november 2025 di hotel Lume’os – Cempaka Putih Jakarta Pusat.
“Malapraktik adalah kegagalan dari profesi untuk menerapkan standar dalam tindakan profesinya. Hal pokok yang membedakan malapraktik atau bukan adalah penerapan standar dalam menjalankan profesi” ungkap Dr Wahyu Andrianto SH MHum.
Menurutnya, kegagalan tindakan medis selain karena tidak menjalankan standar secara benar dapat pula disebabkan karena kondisi pasien, faktor kecelakaan medis, dan kontribusi kesalahan pihak pasien (contributory of negligence).
Bila terjadi kegagalan perawatan medis namun penerapan standar telah dijalankan secara benar maka yang terjadi bukan malapraktik.
“Bila terjadi sengketa medis seharusnya diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, bukan keadilan retributif (penghukuman) melalui Lembaga pengadilan” tukas Dr Wahyu Andrianto SH MHum.
Menurut Dr Wahyu, pihak nya menilai bahwa Keadilan restoratif(pemulihan) secara implementasi yang terutama dijalankan melalui proses mediasi, berfokus pada perbaikan hubungan dan kerugian, yang jauh lebih relevan untuk praktik kedokteran dibandingkan keadilan retributif (penghukuman) yang justru merusak moral dan kinerja profesi dokter.
“Sementara itu, Proses pengadilan menghadirkan proses penyelesaian sengketa medis yang berlarut, berbiaya tinggi, dan menguras emosi. Pasien sebagai penggugat menanggung beban pembuktian yang berat, untuk membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara dugaan kelalaian dokter dengan kerugian yang diderita.” Tandas Dr Wahyu Andrianto, SH, MHum.
Sedangkan, sambungnya keadilan restoratif mengutamakan dialog yang partisipatif, melibatkan para pihak yang terdampak (pasien, keluarga pasien, dokter, rumah sakit) untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan membangun empati.
Dialog ini terutama diwujudkan dalam bentuk mediasi, namun ditambahkannya, bahwa keadilan restoratif ada batasnya yakni tidak dapat diterapkan pada kasus yang berupa kelalaian berat (culpa lata) dan kesengajaan (dolus).
“UU Kesehatan mengamanahkan agar wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tegas Dr Wahyu Andrianto SH MHum.
Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Profesi Konsil Kesehatan Indonesia, Dr Sundoyo SH MKM MHum, menyampaikan agar dalam menyelenggarakan mediasi dilakukan oleh mediator yang memahami tentang mediasi.
Menurut Dr Sundoyo , dirinya juga mengingatkan bahwa mediasi perlu dijalankan dengan tahapan: konsultasi awal, negosiasi langsung, mediasi formal, konsiliasi, dan penilaian ahli.
” Ya, sangat di harapkan dapat dilakukan pencegahan sengketa medis. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah sengketa medis meliputi: peningkatan kualitas pelayanan, menjalin komunikasi efektif, dokumentasi yang baik, serta melakukan manajemen risiko medis. ” Ucapnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data pengaduan ke Majelis Kehormatan Profesi, porsi terbesar sengketa medis karena permasalahan komunikasi antara tenaga medis/tenaga Kesehatan dengan pasien.
Pada pemungkas Rakernas, Dr Hananto Seno drg SpBM(K) CMC, Ketua PKMBI menyampaikan meski sebagai mediator mencakup bebagai jenis sengketa, namun karena anggota terdiri dari tenaga medis maka banyak membahas mengenai permasalahan dalam menjalankan profesinya.
Pada Rakernas ini juga dibahas penyusunan standar kompetensi khusus mediator sebagai persiapan pengajuan PKMBI untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi mediator yang disahkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Dhio Justice Law
02 Jun 2026
Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang ia hadir lewat …
Dhio Justice Law
01 Jun 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …
Dhio Justice Law
01 Jun 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …
dito
01 Jun 2026
Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …
Dhio Justice Law
01 Jun 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …
Dhio Justice Law
01 Jun 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …
21 Nov 2024 1.915 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 1.529 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
17 Mei 2022 1.376 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
28 Jul 2025 1.319 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
23 Jul 2025 1.296 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.258 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.160 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.