TB Massa: Stop ‘Omon-omon’ NKRI Sudah Genting!!

NasionalPos.com, Bogor – Saat ini kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah di titik nadir. Rezim Prabowo yang diharapkan mampu memperbaiki kerusakan negeri, ternyata hanya ‘omon-omon’.

Hal itu diutarakan pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar saat ditemui di Bogor, Minggu (7/12/2025).

“Bencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceh berdampak jatuhnya ratusan korban jiwa dan lenyapnya harta benda rakyat, kondisi itu menguatkan kesimpulan bahwa kerusakan negeri ini semakin parah. Negeri ini terjangkit penyakit kanker stadium empat karena kerusakan sudah merambah ke semua lini, kita tinggal menunggu lonceng kematian,” papar TB Massa.

Kerusakan negeri semakin parah, lanjut TB Massa, karena pemimpin tak ada lagi yang bisa dipercaya. Penegakan hukum demi keadilan tak kunjung terwujud.

“Di rezim ini, rakyat sangat berharap pada Presiden Prabowo.  Jika, Prabowo hanya ‘omon-omon’, maka tinggal tunggu waktu rakyat bergerak sendiri mencari keadilan seperti di Nepal. Ini bukan provokasi, tapi ini hasil pengamatan kami sebagai insan akademis,” jelas TB Massa.

Faktanya, angka kemiskinan makin tinggi akibat pengelolaan negara yang amburadul khususnya 10 tahun terakhir atau di era rezim Jokowi. Jumlah rakyat miskin pada Maret 2025 ini berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47% , bahkan menurut World Bank mencapai 68,2% atau 194,4 juta jiwa pada 2024.  Saat krisis ekonomi sudah di depan mata, kini perekonomian rakyat dipastikan makin terpuruk akibat banjir besar di Sumut, Sumbar dan Aceh. Belum lagi kerusakan fasilitas umum, seperti jalan dan jembatan yang menopang kehidupan rakyat. Serta hancurnya gedung-gedung sekolah tempat anak-anak rakyat menimba ilmu.

Selain banjir, kedaulatan negara pun sudah diinjak-injak dengan keberadaan Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Pulp (IMIP) di Sulawesi Tengah yang mayoritas sahamnya dikuasai investor China. Di dalam bandara bebas beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, ada negara di dalam negara.

“Selama 10 tahun dipimpin Jokowi, perekonomian negeri rusak. Begitupun sistem hukum ditandai pelemahan KPK dan terbitnya UU Ciptaker yang hanya menguntungkan elit bersama oligarki dan asing. Jadi, elit ini menjadikan kekuasaan atau negara sebagai instrumen kejahatan, ini termasuk state crime (kejahatan negara). Elit tak punya hati dan jadi penyebab utama dekadensi moral, maka keinginan untuk kembali ke UUD 45 asli tampaknya semakin mustahil,” tandasnya.

Fakta lain moral para elit yang berkuasa sudah rusak adalah mengingkari amanah Reformasi khususnya soal desentralisasi. Kekuasaan justru terpusat (sentralisasi), karena para elit bersama oligarki menggandeng asing berkepentingan untuk mengeruk kekayaan daerah.  Rakyat di daerah hanya bisa meratap menyaksikan tanahnya dirampas dan alamnya dirusak para elit bersama oligarki dan asing (state crime). Kondisi ini tak ada bedanya dengan zaman kolonial.

Sementara, jika membaca kerusakan di rezim pasca Jokowi sudah masuk ciri-ciri failed state (negara gagal), maka bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan politik dan kebijakan yang bisa memutar balik haluan, kecuali menempuh jalan atau pendekatan revolusioner, yaitu reshuflle kabinet limbah rezim Jokowi.

Selain itu, segera adili para oligarki yang terlibat kejahatan penghancuran negara. “Ditengah kekecewaan rakyat, institusi politik seperti partai politik, parlemen dan sebagian media massa tidak bekerja atau tidak mampu menangkap pesan moral dan aspirasi rakyat yang berkembang, Secara laten, Dalam dinamika sosial politik, rakyat bergerak menurut logikanya sendiri,” jelasnya.

Bertolak dari kenyataan sentralisasi, lanjut TB Massa, maka ada kemungkinan dua jalan yang ada saat ini, yakni kemerdekaan bagi setiap wilayah atau tetap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tapi dengan mengadopsi sistem federal.

“Kalau kondisi sudah parah begini, dimana usia NKRI sudah 80 tahun, namun rakyat tak kunjung sejahtera sebaliknya makin terpuruk, maka ada kemungkinan dua jalan yang tersedia, pertama merdeka menjadi beberapa negara atau tetap pertahankan NKRI dengan mengadopsi bentuk negara federal. Semoga Presiden tak mengabaikan jerit hati rakyatnya, jangan hanya ‘omon-omon’ sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya. (*)