Terbongkarnya Kasus Jual-beli Vonis Perkara G. Tanur, Bisa Jadi Kick-of Pembenahan Total Penegakan Hukum di Indonesia

NasionalPos.com, Jakarta- Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Kabadiklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap Gregorius Ronald Tannur.

Saat penggeledahan di rumah Zarof Ricar telah ditemukan uang hampir Rp1 triliun dan 51 kilogram emas yang diamankan Kejagung. MA menyatakan ZR yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap perkara Gregorius Ronald Tannur bukan lagi tanggung jawab MA karena sudah purnatugas.

Terkuaknya kasus dugaan jual beli suara tersebut, tentunya dalam beberapa pekan ini, masih menjadi perhatian publik, berbagai kalangan masyarakat pun turut merespon terbongkarnya permainan kotor yang menciderai keadilan dan bahkan rasa kemanusiaan, tak terkecuali, perkara ini juga mendapat tanggapan dari Praktisi Hukum Andi Darwin Rangreng, SH, MH kepada wartawan, ia mengatakan bahwa Perkara ini disorot publik dan media setidaknya karena tiga hal, Pertama, para hakim baru saja menuntut kenaikan kesejahteraan dan gaji hakim dengan melakukan mogok nasional, cuti bersama tidak mengadakan persidangan selama beberapa hari. Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mendatangi Kemenkumham, MA dan DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya.

Kedua, lanjutnya, di lembaga pengadil tertinggi ini baru saja dipilih Ketua Mahkamah Agung yang baru, yaitu Prof Sunarto, kepada Ketua MA yang baru ini, banyak ditumpukan harapan perbaikan dan pembenahan MA secara total. Apakah Ketua MA yang baru akan sanggup mengatasi persoalan dan kemelut yang ada saat ini, serta yang ketiga jumlah cokokan Kejaksaan yang mencapai angka yang fantastis itu. Penangkapan atas advokat dan tiga hakim di PN Surabaya itu disertai barang bukti yang nilainya mencapai puluhan milliar rupiah.

Sementara di rumah ZR ditemukan dan disita uang dalam jumlah hampir Rp1 trilliun, setara dengan jumlah uang korban jamaah umrah First Travel yang jumlah korbannya 63 ribu orang yang ditipu oleh pemilik First Travel.

“ Sebab itu, tidaklah heran manakala banyak tuntutan agar kejadian ini dijadikan momentum untuk membasmi mafia peradilan dan mewujudkan keadilan untuk semua, dalam perkara makelar kasus ini, yang patut di perhatikan bahwa adanya pendapat menyebutkan menumpukan kesalahan kepada hakim dan MA bukanlah pandangan atau pendapat yang adil.”tukas Andi Andi Darwin Rangreng, SH, MH kepada wartawan, Selasa, 12/11/2024 di Jakarta.

Karena, sambung Andi, sesungguhnya justru adanya indikasi bahwa semua Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk pemerintah juga terlibat, jika demikian, maka sudah sepatutnya mereka itu introspeksi diri, dan berbenah agar pencari keadilan tidak dirugikan. Kepolisian, Kejaksaan, kalangan advokat, dan Korps Kehakiman semuanya dapat terindikasikan menjadi bagian dari jaringan mafia peradilan, begitu pula “Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kurang “bergigi” semuanya harus menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran sangat mahal dan segera melakukan total football reparation, pembenahan total.

“ Sehingga dengan demikian kasus jual-beli putusan vonis perkara Gregorius Ronald Tannur bukan lagi sekedar momentum pemberantasan mafia kasus, tapi sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk melakukan pembenahan total system, regulasi, pengawasan serta berbagai hal, ya, boleh dikatakan harapan kami, dengan Terkuatnya kasus Jual-beli Vonis Perkara G. Tanur, bisa Jadi Kick-of Pembenahan Total Penegakan Hukum di Indonesia.”pungkas Andi Darwin Rangreng, SH, MH yang juga menjabat Vice President Kongres Advokat Indonesia.