NasionalPos.com, Denpasar — Guna meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat dampak pandemi covid-19, para kepala daerah diminta untuk memperbanyak program pembangunan, adapun implementasi program tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja yang bisa menguatkan daya beli masyarakat, demikian di katakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, ketika membuka secara langsung Rakernas APPSI 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5/2022) malam.
“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” ucap Ma’ruf
Untuk memudahkan hal tersebut, lanjut Ma’ruf, dirinya meminta agar Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah masing-masing, melalui upaya menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda, selain itu, dirinya juga mengajak agar seluruh elemen di daerah dapat menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, melalui penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seluruh aparat Pemerintah Daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” ajaknya.
“Pemerintah Daerah, tambahnya, juga harus menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM,” tukasnya.
Ma’ruf juga mengingatkan mengenai upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, melalui konsistensi sikap seluruh Gubernur untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah, Selain itu, dirinya menyampaikan arahannya kepada para Gubernur agar melakukan percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di daerah masing-masing agar mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan administrasi kependudukan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89/2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia.
“Saya juga sangat berharap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi, untuk itu diperlukan penerapan sistem merit yang berdasarkan pada kinerja”pungkas Wapres Ma’ruf Amin mengakhiri sambutannya.(*dit)
