Home » Ekonomi » 407 Nomor Izin Edar Produk UKM Di Terbitkan BPOM DKI Jakarta

407 Nomor Izin Edar Produk UKM Di Terbitkan BPOM DKI Jakarta

dito 22 Sep 2022 201

NasionalPos.com, Jakarta– Sebanyak 407 nomor izin edar diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM),penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 10 pelaku UKM di Hotel Holiday Inn Suites, Jl Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis 22/9/2022.

Untuk tahun ini pihaknya menargetkan menerbitkan. 500 nomor izin edar produk untuk pelaku UKM, Dari target 500 nomor izin edar produk, yang sudah kami terbitkan 407, demikian disampaikan Kepala BPOM DKI Jakarta, Susan Gracia Arpan kepada awak media, kamis, 22/9/2022 di di Hotel Holiday Inn Suites, Jl Gajah Mada, Jakarta Barat

Baca Juga :  Ciri-Ciri Pembalut yang Aman dari Klorin

“Kami sudah lama berkolaborasi dengan Pemprov DKI dalam penerbitan surat izin edar produk untuk anggota  Jakpreneur, dengan kolaborasi ini kita ingin meluaskan pelayanan publik serta pendampingan ke pelaku usaha dengan memperdayakan Jakpreneur,” tuturnya

Baca Juga :  deGadai Perluas Layanan Gadai Gadget dengan Keamanan Data Terjamin

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara menambahkan,  ada banyak kolaborasi yang telah dilakukan Pemprov DKI dengan BPOM. Di antaranya soal pengawasan pangan olahan secara terpadu di pasar tradisional dan modern, lalu program pelayanan satu pintu di Mal Pelayanan Publik, Kuningan Jakarta Selatan.

“Harapan kami, ingin terus tingkatkan secara paripurna demi pelayanan yang baik untuk Jakarta,”pungkasnya

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x