Home » Politik » Megawati Sebut Ada Benalu Bisnis PCR Di Tengah Pandemi Covid-19

Megawati Sebut Ada Benalu Bisnis PCR Di Tengah Pandemi Covid-19

Dhio Justice Law 10 Jan 2022 210

NasionalPos.com, Jakarta – PDI Perjuangan menyentil bisnis polymerase chain reaction (PCR) di tengah pandemi Covid-19. Megawati menyebut para pengambil keuntungan ekonomi di tengah pandemi sebagai benalu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Megawati tersebut merupakan otokritik. Menurutnya, harga tes polymerase chain reaction (PCR) pendeteksi penularan virus corona (Covid-19) yang membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menurunkan tarifnya.

“Apa yang disampaikan Bu Mega tadi kalau lihat dari pidatonya secara lengkap sebenarnya beliau menyampaikan ini sebagai kritik otokritik sebagai bangsa termasuk bagi PDIP sendiri,” ucap Hasto dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Senin (10/1/2022).

“Dan kita lihat mengapa untuk menurunkan biaya PCR itu harus presiden yang turun tangan. Setelah presiden turun tangan baru itu turun,” sambungnya.

Hasto melanjutkan bahwa pernyataan Megawati itu bukan hanya pada pemerintahan saja, tapi juga untuk internal partai, sekaligus mengingatkan untuk tidak mengambil keuntungan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Pilkada Serentak Nasional 2024, Pleno KPU Pessel HJ-RI Unggul, Petahana Tumbang

Pernyataan Megawati itu juga bisa dilihat sebagai auttokritik terkait bantuan sosial (bansos). Diketahui korupsi bansos Covid-19 di lingkungan Kemensos membelit kader PDIP Juliari P Batubara saat memimpin lembaga tersebut sebagai mensos.

“Kenapa kemudian ada berbagai persoalan terkait, ini sebagai autokritik, terkait dengan bansos. Sehingga di tengah pandemi ini yang disampaikan Bu Mega tadi kritik autokritik bagi bangsa tapi juga termasuk bagi kader PDIP, sehingga di tengah pandemi ini yang kita kedepankan semua bukan kemudian menggunakan pandemi untuk kepentingan kelompok atau orang per orang kepentingan memperkaya diri,” kata Hasto.

Hasto mengaku tidak ada maksud politik dibalik ungkapan Megawati tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu murni pesan untuk internal PDIP.

“Itu kan tadi disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan gamblang sehingga nggak ada muatan politik dalam menyampaikan kritik, kecuali hasrat yang sebenarnya bahwa di dalam HUT partai ini kita ingin mendarmabaktikan seluruh gerak PDIP bagi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Baca Juga :  Densus Bawa 16 Senpi Tersangka Teroris Karyawan KAI ke Labfor

Pada pidato politik HUT Ke-49 PDI Perjuangan, Megawati mengaku melihat masih ada kelompok politik tertentu yang mencoba memancing di air keruh dalam situasi pandemi Covid-19.

Megawati menyebut ada kelompok tertentu memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah. Termasuk, menjadi benalu dan mencari keuntungan materi dalam situasi pandemi Covid-19.

“Banyak yang tidak menduga betapa bahayanya Covid-19 dengan berbagai variannya. Di dalam menghadapi pandemi, sikap paling bijak yang seharusnya dikedepankan adalah mengobarkan energi positif, ataupun memperkuat semangat persatuan gotong royong,” katanya.

“Namun fakta di lapangan terasa lain. Masih saja ada kekuatan anti kemajuan. Mereka menolak berbagai bentuk protokol kesehatan karena keyakinan sempit yang meminggirkan nalar dan alam pikir. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin,” katanya. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x