Home » Politik » Megawati Sebut Ada Benalu Bisnis PCR Di Tengah Pandemi Covid-19

Megawati Sebut Ada Benalu Bisnis PCR Di Tengah Pandemi Covid-19

Dhio Justice Law 10 Jan 2022 163

NasionalPos.com, Jakarta – PDI Perjuangan menyentil bisnis polymerase chain reaction (PCR) di tengah pandemi Covid-19. Megawati menyebut para pengambil keuntungan ekonomi di tengah pandemi sebagai benalu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Megawati tersebut merupakan otokritik. Menurutnya, harga tes polymerase chain reaction (PCR) pendeteksi penularan virus corona (Covid-19) yang membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menurunkan tarifnya.

“Apa yang disampaikan Bu Mega tadi kalau lihat dari pidatonya secara lengkap sebenarnya beliau menyampaikan ini sebagai kritik otokritik sebagai bangsa termasuk bagi PDIP sendiri,” ucap Hasto dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Senin (10/1/2022).

“Dan kita lihat mengapa untuk menurunkan biaya PCR itu harus presiden yang turun tangan. Setelah presiden turun tangan baru itu turun,” sambungnya.

Hasto melanjutkan bahwa pernyataan Megawati itu bukan hanya pada pemerintahan saja, tapi juga untuk internal partai, sekaligus mengingatkan untuk tidak mengambil keuntungan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Update Data Corona (14/1/2022) Jumlah Pasien Positif 4.269.740 Orang dan Meninggal 144.163 Orang

Pernyataan Megawati itu juga bisa dilihat sebagai auttokritik terkait bantuan sosial (bansos). Diketahui korupsi bansos Covid-19 di lingkungan Kemensos membelit kader PDIP Juliari P Batubara saat memimpin lembaga tersebut sebagai mensos.

“Kenapa kemudian ada berbagai persoalan terkait, ini sebagai autokritik, terkait dengan bansos. Sehingga di tengah pandemi ini yang disampaikan Bu Mega tadi kritik autokritik bagi bangsa tapi juga termasuk bagi kader PDIP, sehingga di tengah pandemi ini yang kita kedepankan semua bukan kemudian menggunakan pandemi untuk kepentingan kelompok atau orang per orang kepentingan memperkaya diri,” kata Hasto.

Hasto mengaku tidak ada maksud politik dibalik ungkapan Megawati tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu murni pesan untuk internal PDIP.

“Itu kan tadi disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan gamblang sehingga nggak ada muatan politik dalam menyampaikan kritik, kecuali hasrat yang sebenarnya bahwa di dalam HUT partai ini kita ingin mendarmabaktikan seluruh gerak PDIP bagi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Baca Juga :  Ibadah Haji Makin Istimewa, Wapres Potong Rambut Kasal

Pada pidato politik HUT Ke-49 PDI Perjuangan, Megawati mengaku melihat masih ada kelompok politik tertentu yang mencoba memancing di air keruh dalam situasi pandemi Covid-19.

Megawati menyebut ada kelompok tertentu memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah. Termasuk, menjadi benalu dan mencari keuntungan materi dalam situasi pandemi Covid-19.

“Banyak yang tidak menduga betapa bahayanya Covid-19 dengan berbagai variannya. Di dalam menghadapi pandemi, sikap paling bijak yang seharusnya dikedepankan adalah mengobarkan energi positif, ataupun memperkuat semangat persatuan gotong royong,” katanya.

“Namun fakta di lapangan terasa lain. Masih saja ada kekuatan anti kemajuan. Mereka menolak berbagai bentuk protokol kesehatan karena keyakinan sempit yang meminggirkan nalar dan alam pikir. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin,” katanya. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia NasionalPos.com, Jakarta – Penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mungkin dimaksudkan sebagai langkah percepatan. Tetapi dalam perspektif demokrasi, ia menyimpan pertanyaan yang jauh lebih serius: mengapa lembaga pengawas kini justru ikut menjadi pelaksana?   Di atas kertas, fungsi DPR sangat jelas: legislasi, …

x
x