Home » Politik » Megawati Sebut Ada Benalu Bisnis PCR Di Tengah Pandemi Covid-19

Megawati Sebut Ada Benalu Bisnis PCR Di Tengah Pandemi Covid-19

Dhio Justice Law 10 Jan 2022 170

NasionalPos.com, Jakarta – PDI Perjuangan menyentil bisnis polymerase chain reaction (PCR) di tengah pandemi Covid-19. Megawati menyebut para pengambil keuntungan ekonomi di tengah pandemi sebagai benalu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan Megawati tersebut merupakan otokritik. Menurutnya, harga tes polymerase chain reaction (PCR) pendeteksi penularan virus corona (Covid-19) yang membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menurunkan tarifnya.

“Apa yang disampaikan Bu Mega tadi kalau lihat dari pidatonya secara lengkap sebenarnya beliau menyampaikan ini sebagai kritik otokritik sebagai bangsa termasuk bagi PDIP sendiri,” ucap Hasto dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Senin (10/1/2022).

“Dan kita lihat mengapa untuk menurunkan biaya PCR itu harus presiden yang turun tangan. Setelah presiden turun tangan baru itu turun,” sambungnya.

Hasto melanjutkan bahwa pernyataan Megawati itu bukan hanya pada pemerintahan saja, tapi juga untuk internal partai, sekaligus mengingatkan untuk tidak mengambil keuntungan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga :  KPK Benarkan Ada Penggeledahan Kantor PTPN XI Surabaya

Pernyataan Megawati itu juga bisa dilihat sebagai auttokritik terkait bantuan sosial (bansos). Diketahui korupsi bansos Covid-19 di lingkungan Kemensos membelit kader PDIP Juliari P Batubara saat memimpin lembaga tersebut sebagai mensos.

“Kenapa kemudian ada berbagai persoalan terkait, ini sebagai autokritik, terkait dengan bansos. Sehingga di tengah pandemi ini yang disampaikan Bu Mega tadi kritik autokritik bagi bangsa tapi juga termasuk bagi kader PDIP, sehingga di tengah pandemi ini yang kita kedepankan semua bukan kemudian menggunakan pandemi untuk kepentingan kelompok atau orang per orang kepentingan memperkaya diri,” kata Hasto.

Hasto mengaku tidak ada maksud politik dibalik ungkapan Megawati tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu murni pesan untuk internal PDIP.

“Itu kan tadi disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan gamblang sehingga nggak ada muatan politik dalam menyampaikan kritik, kecuali hasrat yang sebenarnya bahwa di dalam HUT partai ini kita ingin mendarmabaktikan seluruh gerak PDIP bagi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Baca Juga :  Pada Masa Sidang Mendatang, Perppu Ciptaker Bakal Dipelajari

Pada pidato politik HUT Ke-49 PDI Perjuangan, Megawati mengaku melihat masih ada kelompok politik tertentu yang mencoba memancing di air keruh dalam situasi pandemi Covid-19.

Megawati menyebut ada kelompok tertentu memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah. Termasuk, menjadi benalu dan mencari keuntungan materi dalam situasi pandemi Covid-19.

“Banyak yang tidak menduga betapa bahayanya Covid-19 dengan berbagai variannya. Di dalam menghadapi pandemi, sikap paling bijak yang seharusnya dikedepankan adalah mengobarkan energi positif, ataupun memperkuat semangat persatuan gotong royong,” katanya.

“Namun fakta di lapangan terasa lain. Masih saja ada kekuatan anti kemajuan. Mereka menolak berbagai bentuk protokol kesehatan karena keyakinan sempit yang meminggirkan nalar dan alam pikir. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin,” katanya. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x