Prof. (assoc) TB. Massa Djafar
Home » Headline » TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law 01 Jun 2026 161

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Rayon Unas di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026).

Dalam seminar yang dipandu moderator Drs. Budi Santoso itu juga menghadirkan sejumlah nara sumber lainnya, yakni Dr. MS. Kaban, Dr. Marwah Daud Ibrahim, dan Lynda K. Wardani.

Menurut TB Massa yang juga senior KAHMI , rezim Reformasi dalam 10 tahun terakhir telah gagal mewujudkan sistem demokrasi berkualitas.

“Dalam 10 tahun terakhir yang lahir dari rezim Reformasi ini sudah gagal mewujudkan sistem demokrasi berkualitas. Dalam sistem demokrasi yang tangguh, akan mampu menghadapi dinamika politik dan global, faktanya minus,” tegasnya.

Baca Juga :  Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan Koordinasi Atasi Inflasi Tinggi

Penyebab kegagalan itu karena hukum tidak menjadi supreme, sehingga tidak mampu menengahi relasi kekuasaan.

Hukum bahkan menjadi alat kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan pola menghalalkan segala cara.

Tak heran, lanjut TB Massa, kini terjadi pergeseran yang sangat serius. Kedaulatan rakyat berpindah kepada kedaulatan pemodal. Praktek demokrasi jadi jebakan maut bagi para politisi, karena politik berbiaya tinggi. Layaknya praktek demokrasi liberal dan kapitalistik.

“Perilaku politik, sangat diwarnai kepentingan individu, bukan karena pada sistem nilai atau ideologi. Tapi kepentingan individu. Kalkulasi untung rugi. Sangat kapitalistik. Imbalan yang harus dikembalikan kepada para bandar, para oligarki yang melahirkan kebijakan rezim yang menguntungkan para pemodal,” jelas TB Massa.

Dia mencontohkan kebijakan rezim yang menguntungkan para oligarki, yakni mulai dari konsesi sumberdaya alam, perizinan perdagangan, tata niaga komoditas yang sangat ditentukan oleh kartel, pemilik modal.

Baca Juga :  Heru Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Menteng Pulo

Imbas lain dari rusaknya sistem adalah praktek korupsi semakin subur. Demokrasi procedural hanya melahirkan pejabat korup pada semua linie dan sektor. “Pejabat korup yang terjerat hukum sudah menjadi berita hari hari. Meskipun yang terkena, umumnya kelas teri,” cetusnya.

Ujung dari kerusakan itu, kata TB Massa adalah kemiskinan dan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, harus ada perubahan mendasar pada undang-undang pemilu dan penegakan hukum terhadap kecurangan pemilu.

“Demokrasi prosedural hanya menghasilkan para garong berdasi yang membangkrutkan  negara dan meningkatnya ketergantungan hutang kepada negara donor. Semua fakta ini semakin menguatkan kesimpukan Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, jadi negara lemah. Gagal membangun sistem demokrasi,” paparnya. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x