Dr. Marwah Daud Ibrahim
Home » Headline » Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law 01 Jun 2026 1

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat.

Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Rayon Unas di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026).

Dalam seminar yang dipandu moderator Drs. Budi Santoso itu juga menghadirkan sejumlah nara sumber lainnya, yakni Dr. MS. Kaban, Prof. (assoc) TB. Massa Djafar  dan Lynda K. Wardani.

“Kita jangan hanyut dengan narasi-narasi melawan tanpa kerja konkrit. Kritis boleh, tapi langkah nyata untuk lepas dari belenggu oligarki itu yang terpenting. Saatnya rontokkan oligarki dengan kerja konkrit,” kata Marwah yang juga mantan aktivis KOHATI (Korps Alumni HMI-Wati) ini.

Baca Juga :  Pusat dan Daerah Akan Menghentikan Siaran Analog

Karena itu, Marwah menawarkan program yang telah dijalaninya yakni Gerakan Wakaf Tanah atau alat-alat produksi, untuk menghidupkan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pupuk, pakan.

“Melalui program ini, Insya Allah Rakyat khususnya di level bawah dan menengah bisa melakukan perlawanan konkrit kepada oligarki. Melalui pertanian, perkebunan dan peternakan, maka kita bisa menjawab kebutuhan bangsa dan bukan sekedar memenuhi kebutuhan tapi lebih dari itu bisa menjadi lumbung kemakmuran Rakyat,” jelasnya.

Marwah lantas mengajak rakyat untuk meninggalkan  rasa pesimis atau putus asa. “Jangan terlalu banyak buang energi lawan oligarki hanya melalui narasi. Tapi harus lakukan tindakan nyata, riel. Rakyat bahu membahu membangun ekonomi kerakyatan. Melindungi hak-hak atas tanah, baik pribadi maupun tanah adat sebagai aset ekonomi. Jangan menjual kepada oligarki. Tanah adalah modal untuk membangun perekonomian. Jadi produsen, penjual sekaligus pembeli, jadi konsumen produk sendiri. Selalu yakin semua ikhtiar atau usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan sampai pada titik sukses,” tandasnya.

Baca Juga :  Seluruh Jaksa, Diperintahkan Jaksa Agung, Agar Pelajari KUHP Baru

Merespon hal tersebut, TB. Massa Djafar menilai program yang ditawarkan Marwah Daud sangat logis dan kontekstual, karena itu perlu dukungan serius.

TB Massa mengatakan, Gerakan Perekenomian yang dimaksud Marwah Daud tampaknya terinspirasi dari Gerakan Syarikat Dagang Islam, 1905 yang dipelopori Haji Samanhudi.

“Sepertinya Gerakan Ekonomi Rakyat melawan oligarki ini terinspirasi dari Gerakan Syarikat Dagang Islam yang dipelopori Haji Samanhudi. Saat itu di tahun 1905, gerakannya jadi spirit ekonomi kerakyatan melawan struktur ekonomi kolonial. Memperkuat basis ekonomi rakyat menengah bawah,  semangat ini sangat kontekstual ditengah dominasi ekonomi politik oligarki saat ini,” jelas TB Massa. (X)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Cherie dan Vivianne Wangsa Harumkan Indonesia, Masuk Tiga Besar Nilai Tertinggi Festival Musik Internasional

- Banyuwangi

31 Mei 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh putri daerah asal Kabupetan Banyuwangi di kancah internasional. Dua bersaudara, Cherie Callista Wangsa dan Vivianne Vernetta Wangsa, sukses mengharumkan nama Bumi Blambangan bahkan Indonesia dalam ajang Champs Universal Music Festival (CUMF) 2026 yang berlangsung di Johor, Malaysia. Tidak sekadar meraih gelar juara di kategori masing-masing, keduanya juga …

Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

x
x