Home » Headline » Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito 01 Jun 2026 198

Nasionalpos.com, Jakarta-

Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI.

Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, inilah fakta sejarah yang tidak boleh di lupakan oleh siapapun, demikian yang di sampaikan Faisal Saleh Sekjen Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) kepada wartawan, Senin, 1 Juni 2026 di Jakarta.

 

” Tidak hanya perdebatan soal konsep Pancasila saja, tapi pada perkembangan nya, kemudian juga muncul perdebatan tentang tanggal lahirnya Pancasila” ungkap Faisal Saleh.

 

Menurut Faisal, tak dapat dipungkiri bahwa Sukarno adalah orang pertama yang menyatakan istilah Pancasila pada bangsa ini dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 bisa dianggap sebagai hari lahir Pancasila.

Baca Juga :  Tradisi Pembaretan Dalmas Polda NTB, Menyongsong Personel Baru dengan Semangat Bhayangkara

 

Setelah reformasi 1998, lanjut Faisal, barulah di era kepemimpinan Presiden Joko, terbentuk Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila.

 

Persoalannya sekarang, sambung Faisal, di tetapkan nya hari lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara di harapkan dapat di laksanakan secara murni dan konsekuen di berbagai segi kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.

Kita tidak ingin Pancasila hanya di jadikan bahan pidato yang indah di sampaikan oleh para pejabat publik dari tingkat pusat hingga pelosok desa, tanpa makna dan bahkan tanpa dilaksanakan.

 

” Padahal sejatinya Pancasila tidak meminta nilai-nilainya sering dipuja di pidato, tapi dikhianati dalam praktik: hukum tajam ke bawah, kekuasaan dijaga untuk diri sendiri, rakyat cuma dicari saat butuh suara. ” Tukas Faisal Saleh.

Baca Juga :  Petani Semarang Sebut Biosaka Bikin Cepat Panen

 

Pancasila tidak minta digaungkan dalam ruang kelas, dalam ruang simposium dan seminar, hanya minta dijalankan di ruang publik lewat keteladanan, bukan sekedar seremoni.

 

Lebih lanjut Faisal Saleh menegaskan Pancasila juga tidak minta sempurna, tapi hanya minta dijalankan melalui keteladanan, bukan sekedar seremonial belaka, yang kemudian melakukan praktik korupsi, kolusi dan kejahatan lain yang mengkhianati Pancasila.

 

” Di momentum peringatan lahirnya Pancasila, tentunya ini saat yang tepat untuk menyampaikan pesan untuk para pemimpin di level mana pun, berada dimana pun, dan dalam waktu kapan pun, hendaknya Pancasila tidak hanya manis dibibir saja, tapi marilah kita ciptakan satunya kata dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan Pancasila”, Pungkas Faisal Saleh

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x