Home » Headline » Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito 01 Jun 2026 25

Nasionalpos.com, Jakarta-

Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI.

Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, inilah fakta sejarah yang tidak boleh di lupakan oleh siapapun, demikian yang di sampaikan Faisal Saleh Sekjen Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) kepada wartawan, Senin, 1 Juni 2026 di Jakarta.

 

” Tidak hanya perdebatan soal konsep Pancasila saja, tapi pada perkembangan nya, kemudian juga muncul perdebatan tentang tanggal lahirnya Pancasila” ungkap Faisal Saleh.

 

Menurut Faisal, tak dapat dipungkiri bahwa Sukarno adalah orang pertama yang menyatakan istilah Pancasila pada bangsa ini dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 bisa dianggap sebagai hari lahir Pancasila.

Baca Juga :  Polsek Pasirian Amankan Ritual Sampyong (Ojung) Sedekah Desa Nguter

 

Setelah reformasi 1998, lanjut Faisal, barulah di era kepemimpinan Presiden Joko, terbentuk Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila.

 

Persoalannya sekarang, sambung Faisal, di tetapkan nya hari lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara di harapkan dapat di laksanakan secara murni dan konsekuen di berbagai segi kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.

Kita tidak ingin Pancasila hanya di jadikan bahan pidato yang indah di sampaikan oleh para pejabat publik dari tingkat pusat hingga pelosok desa, tanpa makna dan bahkan tanpa dilaksanakan.

 

” Padahal sejatinya Pancasila tidak meminta nilai-nilainya sering dipuja di pidato, tapi dikhianati dalam praktik: hukum tajam ke bawah, kekuasaan dijaga untuk diri sendiri, rakyat cuma dicari saat butuh suara. ” Tukas Faisal Saleh.

Baca Juga :  Pengamat: Sentimen Negatif Menguat, Prabowo-Gibran Mungkin akan Kalah

 

Pancasila tidak minta digaungkan dalam ruang kelas, dalam ruang simposium dan seminar, hanya minta dijalankan di ruang publik lewat keteladanan, bukan sekedar seremoni.

 

Lebih lanjut Faisal Saleh menegaskan Pancasila juga tidak minta sempurna, tapi hanya minta dijalankan melalui keteladanan, bukan sekedar seremonial belaka, yang kemudian melakukan praktik korupsi, kolusi dan kejahatan lain yang mengkhianati Pancasila.

 

” Di momentum peringatan lahirnya Pancasila, tentunya ini saat yang tepat untuk menyampaikan pesan untuk para pemimpin di level mana pun, berada dimana pun, dan dalam waktu kapan pun, hendaknya Pancasila tidak hanya manis dibibir saja, tapi marilah kita ciptakan satunya kata dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan Pancasila”, Pungkas Faisal Saleh

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

Cherie dan Vivianne Wangsa Harumkan Indonesia, Masuk Tiga Besar Nilai Tertinggi Festival Musik Internasional

- Banyuwangi

31 Mei 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh putri daerah asal Kabupetan Banyuwangi di kancah internasional. Dua bersaudara, Cherie Callista Wangsa dan Vivianne Vernetta Wangsa, sukses mengharumkan nama Bumi Blambangan bahkan Indonesia dalam ajang Champs Universal Music Festival (CUMF) 2026 yang berlangsung di Johor, Malaysia. Tidak sekadar meraih gelar juara di kategori masing-masing, keduanya juga …

Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

x
x