Home » Headline » Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Ketika Dasco Turun Menjadi Operator Kekuasaan

Dhio Justice Law 26 Mei 2026 1

Oleh: Ridwan Umar

Direktur Lentera Keadilan Indonesia

NasionalPos.com, Jakarta – Penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mungkin dimaksudkan sebagai langkah percepatan. Tetapi dalam perspektif demokrasi, ia menyimpan pertanyaan yang jauh lebih serius:

mengapa lembaga pengawas kini justru ikut menjadi pelaksana?

 

Di atas kertas, fungsi DPR sangat jelas: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tidak ada mandat operasional pemerintahan di sana. DPR dibentuk untuk mengontrol kekuasaan, bukan larut di dalamnya.

 

Karena itu, ketika pimpinan DPR memimpin satgas pemulihan bencana, yang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas kerja lapangan, melainkan batas konstitusional kekuasaan.

 

Demokrasi sehat membutuhkan jarak.

Pengawas harus tetap berdiri di luar arena pelaksana agar kritik tetap hidup dan kontrol tetap objektif.

Baca Juga :  Langkah Kabareskrim Petakan Indikasi Dana Narkoba di Pemilu Diapresiasi IPW

 

Tetapi hari ini, batas itu mulai kabur.

 

DPR perlahan tidak lagi tampil sebagai penyeimbang pemerintah, melainkan bagian dari mesin administrasi kekuasaan. Fungsi pengawasan akhirnya terancam berubah menjadi formalitas, sebab sulit mengharapkan pengawasan tajam dari lembaga yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

 

Inilah ironi politik kita:

semakin besar koalisi kekuasaan, semakin kecil jarak antar lembaga negara.

 

Semua terlihat kompak.

Semua terlihat solid.

Tetapi justru di situlah bahaya demokrasi mulai bekerja secara halus.

 

Karena demokrasi tidak runtuh hanya lewat otoritarianisme terbuka. Ia juga bisa melemah melalui konsolidasi kekuasaan yang terlalu rapat, terlalu cair, dan terlalu saling melindungi.

Baca Juga :  Tim Bola Voli Polres Bima Kota Kembali Berhasil Mengatasi Perlawanan Polres Loteng

 

Dalih “demi percepatan penanganan bencana” memang terdengar mulia. Namun negara yang sehat tidak dibangun dengan mencampur semua fungsi kekuasaan ke dalam satu orbit politik. Jika setiap persoalan harus diselesaikan lewat figur elite lintas lembaga, maka itu menunjukkan lemahnya kepercayaan terhadap institusi formal negara itu sendiri.

 

Padahal bencana seharusnya menjadi momentum penguatan tata kelola, bukan perluasan pengaruh politik.

 

Publik akhirnya melihat satu gejala yang semakin nyata:

DPR tidak lagi cukup percaya diri menjadi pengawas, sehingga mulai nyaman menjadi operator.

 

Dan ketika pengawas berubah menjadi pelaksana, maka yang paling rawan hilang bukan hanya batas kewenangan, tetapi keberanian negara untuk mengoreksi dirinya sendiri. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Era Digital: Mahasiswa Melemah atau Dilemahkan?

Dhio Justice Law

25 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Diirwktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.Com – Mengapa mahasiswa hari ini tidak lagi seganas generasi sebelumnya? Meski demonstrasi masih ada. Kritik masih terdengar. Namun gaungnya tak lagi cukup kuat mengguncang kekuasaan. Lalu muncul kesimpulan sederhana: mahasiswa telah melemah. Padahal persoalannya mungkin lebih dalam. Bisa jadi mahasiswa bukan kehilangan daya, melainkan menghadapi …

Di HUT ke 23, FSAB Serukan Perkuat Soliditas Kebangsaan Dalam Hadapi Badai Krisis Global

dito

25 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada setiap tanggal 25 Mei, seluruh pengurus beserta anggota keluarga besar Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) memperingati hari lahirnya FSAB, sebuah organisasi yang memiliki missi menyebarkan “Benih” perdamaian ke masing-masing kelompok yang terkait konflik masa lalu, serta menyuarakan mencegah terjadinya konflik di masa kini dan di masa mendatang. Terkait dengan momentum peringatan Hari …

Warga Jombang Keberatan Adanya Perjudian di Hutan Jati Sendang Rejo;Berharap Kaplores Jombang Ambil Sikap

- Banyuwangi

25 Mei 2026

Jombang, Nasionalpos.com – Perjudian sabung ayam di kawasan hutan jati Sendangrejo Jombang belum tersentuh pihak penegak hukum polres Jombang. Masyarakat sekitar sangat keberatan dengan adanya aktivitas perjudian itu. Seperti yang di katakan salah satu warga sekitar sebut saja (Musdi). Kami sangat keberatan adanya perjudian itu mas,karena adanya perjudian itu berbagai daerah kabupaten lain datang ke …

Ketika Parlemen Kehilangan Suara Rakyat

Dhio Justice Law

24 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)    NasionalPos.Com, Jakarta – Sejatinya, parlemen adalah wakil rakyat. Tetapi realitas politik hari ini, parlemen sudah tidak mewakili rakyat, bahkan lebih dekat dengan kekuasaan? Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tampak berjalan. Namun daya kritis parlemen semakin melemah. Ketika hampir semua kekuatan politik berada dalam lingkar kekuasaan, …

Kajari Baru Banyuwangi Diuji Bongkar “Lingkaran Aman”, Publik Tagih Keberanian Tanpa Tebang Pilih

- Banyuwangi

22 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi kali ini tidak lagi dipandang sekadar rotasi jabatan rutin birokrasi. Penunjukan Dr. Farid Gunawan sebagai Kajari baru justru memantik perhatian besar publik yang selama ini menunggu keberanian nyata aparat penegak hukum dalam membongkar berbagai persoalan yang dinilai mengendap tanpa kepastian. Di tengah banyaknya sorotan terhadap dugaan penyimpangan …

Forum Komunikasi Ojol Tertindas Gelar Aksi Unras Bertajuk Revisi Perpres 27 Tahun 2026 atau Reformasi

dito

21 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekitar Ribuan Driver ojol dari wadah taktis bernama Forum Komunikasi Ojol Tertindas (FORKOT) yang merupakan gabungan berbagai Organisasi, Komunitas dan Paguyuban ojol Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda di Jalan Thamrin Jakarta pusat, Kamis, 21/5/2026.   ” Kami dari FORKOT dengan ini menyatakan dengan tegas dan mengapresiasi sikap Pemerintah terhadap …

x
x