Home » Top News » Faisal Basri: Banci Kebijakan Pemerintah Soal BBM

Faisal Basri: Banci Kebijakan Pemerintah Soal BBM

kory 04 Apr 2022 134

NasionalPos.com, Jakarta – Ekonom Faisal Basri menilai kebijakan pemerintah membiarkan harga Pertamax naik dan menahan harga Pertalite sebagai kebijakan banci.

“Jadi pemerintah membiarkan Pertamina menjual Pertamax dengan harga keekonomian, tapi Pertalite tidak, itu bancinya, enggak boleh itu,” kata Faisal dalam Newscast CNN Indonesia TV, Senin (4/4/2022).

Pemerintah, sambung Faisal, memang memberikan kompensasi atas ditahannya harga Pertalite. Namun, pembayarannya tidak lancar.

“Sayangnya pembayarannya tidak lancar tergantung pemerintah punya uang atau tidak, kadang-kadang satu tahun baru dibayar, jadi ini merusak cash flow perusahaan,” katanya.

Ia mencontohkan negara tetangga seperti Malaysia yang membiarkan harga bahan bakar naik namun aturan lain seperti pajak dihapuskan. Terlebih, Malaysia diklaim memiliki dana stabilisasi yang didapat dari selisih antara harga minyak mentah ketika rendah dengan harga bahan bakar keekonomian.

Baca Juga :  Karya Tanpa Batas di Negeri Tapal Batas RI-PNG, Satgas Pamtas Yonif 126/KC Ikut Serta Dalam HUT Kab. Keerom Ke-19

“Pas harga minyak murah, BBM tidak turun dan dibuat cadangan dana minyak. Dana ini nantinya dipakai untuk mensubsidi kalau-kalau harga minyak melonjak, jadi bensin tidak ikutan melonjak seperti itu. Inilah yang nantinya enggak akan membuat kaget masyarakat,” katanya.

Di lain sisi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak berkomentar banyak soal pernyataan Faisal Basri itu. Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk menekan kerugian Pertamina dengan menaikkan harga Pertamax.

“Yang penting Pertamax ruginya jauh dulu. Jadi ini sudah langkah untuk kita menaikkan menuju harga ekonomiannya, soal banci itu nomor dua lah ya, intinya ada kenaikan dulu,” ujarnya.

Baca Juga :  Aksi Sosial Pembagian 1000 Masker Prima Protect + Sebagai Bentuk Kepedulian Mengurangi Dampak Polusi Udara di Kota Jakarta Barat

Ia pun mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan usulan Kementerian BUMN. Namun demikian, Arya tak ingin berkomentar lebih jauh soal isu kenaikan Pertalite, sebab itu menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saya kan dari Kementerian BUMN, yang pasti kenaikan harga ini (Pertalite) ada di Kementerian ESDM. Kami dari sisi Pertamina-nya, kami sudah perjuangkan harga Pertamax agar naik tidak sampai harga keekonomiannya. Jadi tugas kami ya itu menaikkan Pertamax dulu, kalau soal itu (Pertalite naik) bukan bagian kita,” katanya. (CNN Indonesia.com)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pisah Sambut Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi Serahkan Kepemimpinan kepada Evide

Zulwandi

26 Agu 2026

Padang, Nasionalpos.com — SMAN 12 Padang menggelar acara pisah sambut kepala sekolah, Senin (24/8/2026), sebagai momentum serah terima kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi, M.Pd., kepada kepala sekolah definitif, Evidel, S.Pd. Acara tersebut dihadiri Kasi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Alit Anugrah Maria, M.Pd., yang mewakili Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

Wawako Rustam Effendi Hadiri Apel Tahunan Pondok Pesantren Al Madani

Andi Ledi Lubuk Linggau

18 Agu 2026

Nasional.COM-Lubuk Linggau— Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, menghadiri Apel Tahunan Pondok Pesantren Al Madani Kota Lubuk Linggau, Selasa (18/8/2026). Kegiatan berlangsung di lapangan kompleks Pondok Pesantren Al Madani. Dalam sambutannya, H Rustam Effendi menyampaikan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat …

x
x