Komunitas Milineal Desak Surya Paloh, Non-aktifkan DIP dan JGP Sebagai Petinggi Partai Nasdem

NasionalPos.com, Jakarta  — Dalam rangka menegakkan disiplin organisasi di dalam tubuh Partai Nasdem, sesuai dengan hasil Rakernas Partai Nasdem, di pertengahan bulan Juni 2022 lalu, serta untuk menjaga marwah perjuangan dan performance Partai Nasdem di masyarakat maupun di saat mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 mendatang, tentunya seluruh elit Partai Nasdem, beserta kader, pengurus maupun anggotanya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berlomba-lomba bersikap yang bisa menarik simpati masyarakat, bahkan dengan berbagai cara berusaha membangun basis dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, demikian disampaikan Anwar S. Koordinator Garda Milineal Nasional Demokrat yang tergabung di Koalisi Gerakan Milineal Lintas Parpol,  Kamis, (30/6/2022) di Jakarta.

“Tapi ironisnya, justru terindikasi adanya petinggi Partai Nasdem, yang bikin kegaduhan, dan bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat restorasi yang selama ini didengungkan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem,”ungkap Anwar yang juga salah seorang partai Nasdem tersebut.

Menurut Anwar, dari hasil penelusurannya, telah ditemukan dugaan terjadinya praktek kolusi tersebut adalah bahwa DIP  ketua umum ORARI terpilih hasil Munas XI ORARI Lanjutan di Bengkulu tersebut yang melanggar AD/ART ORARI, adalah seorang kader Partai yang juga salah satu ketua DPP Partai Nasdem, dan salah seorang staf ahli di Kementerian Komunikasi & Informasi RI, sedangkan JGP Menteri Komunikasi & Informasi RI yang juga masih sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, adapun perbuatan tersebut diduga melanggar pada ketentuan yang tercantum di Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa Menteri adalah merupakan penyelenggara negara, sedangkan dalam Undang-undang tersebut tindakan kolusi permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara, adapun dalam permasalahan  ini di duga Jhonny G Plate Menteri Komunikasi & Informasi RI melakukan permufakatan dengan Donny Imam Priambodo dkk) yang merugikan keluarga besar ORARI, dan bahkan memperuncing terjadinya konflik di ORARI.

“Nah jelas sekali, tindakan kedua orang kader tersebut terindikasi tidak sejalan dengan Visi Missi Partai Nasdem, yang menjunjung tinggi nilai-nilai restorasi, demokrasi, kejujuran dan juga menentang adanya kolusi maupun nepotisme”tukas Anwar.

Hal senada juga disampaikan Abraham Bonar Manurung Koordinator Ikatan Generasi Milineal Beringin Karya, juga tergabung di Koalisi Gerakan Milineal Lintas Parpol, kepada awak media, ia mengatakan bahwa Partai Nasdem merupakan asset demokrasi, mestinya para petingginya atau bahkan seluruh kader, pengurus maupun anggotanya, itu menunjukkan performance perilaku, sikap dan tindakan yang etis, tidak melanggar aturan serta tidak merugikan kalangan tertentu, namun kenyataannya, justru diabaikan oleh JGP sebagai sekjen Partai Nasdem dan DIP salah seorang Ketua DPP Partai Nasdem, melalui sikap maupun tindakan mereka berdua ini, berdampak pada perpecahan di tubuh ORARI.

“Ya, terkait masalah itu, Kami sudah bersurat ke DPP Partai Nasdem mendesak Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem, agar bersikap konsisten terhadap komitmen untuk menjaga konstitusi Partai Nasdem dan sekaligus disiplin Partai Nasdem terhadap kadernya, dengan menon-aktifkan mereka berdua tersebut, kalau tidak segera penon-aktifkan kepada keduanya, maka rakyat akan menilai Partai Nasdem Restorasinya basa-basi, dan enggan mencoblosnya di Pemilu 2024 mendatang, jika ini terjadi jangan bermimpilah Partai Nasdem bisa mengajukan capres, kasihan capres yang di dukung Partai Nasdem, terindikasi Partai Nasdem memelihara kadernya yang di duga menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat tertentu”pungkas Abraham Bonar Manurung (*dit)