Home » Headline » Semua Pihak Harus Berani Jujur Usut Tuntas Kasus Duren Tiga

Semua Pihak Harus Berani Jujur Usut Tuntas Kasus Duren Tiga

dito 20 Agu 2022 188

Nasionalpos.com, Jakarta-Sangat penting proses penyidikan kasus Duren Tiga yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, nampaknya harus dikawal dan kontrol dengan jujur oleh Komisi III DPR RI dan juga oleh semua pihak terkait. Kenapa harus jujur? karena sejauh ini banyak kasus yg seharusnya dikontrol parlemen faktanya mandul, demikian dikatakan Stadarkiaa Latief  Senator ProDEM- Jaringan Aktivis Pro Demokrasi kepada nasionalpos.com, Sabtu, 20/8/2022 di Jakarta.

“Dalam hal ini sejatinya Komisi III bukan sekedar mengontrol, tapi sejauh mana bisa mendorong memastikan bahwa Polri sungguh-sungguh melakukan reformasi internal sehingga Polri yang profesional dengan motto “to protect and to serve” juga presisi bukan  sebatas slogan kosong”ucap

Reformasi internal Polri, lanjut Stadarkiaa, sudah semestinya dilakukan dalam rangka menyelamatkan salah satu institusi strategis  yang menjadi instumen keamanan negara. Polri harus konkrit berkomitmen dengan landasan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menjalankan amanat tupoksinya, akan tetapi dengan menutup nutupi kasus dugaan pembunuhan Brigade Yosua tersebut yang tersangkanya adalah Irjen Pol Fredy Sambo mantan Kadiv Propam, justru akan dapat menambah menyeret Polri ke jurang kehancuran citra dan kepercayaan dari masyarakat luas.

Baca Juga :  Optimalkan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan, Lapas Banyuwangi Gandeng Dinas Kesehatan

“Akibat dari kasus tersebut, Polri perlu meraih kembali public trust yang semakin mengecil di mata rakyat Indonesia. Ingat, pemisahan Polri dari struktur Hankam di awal reformasi adalah karena desakan aspirasi rakyat secara luas di tanah air, jangan khianati itu”tukas Stadarkiaa

Stadarkiaa juga menegaskan pengkhianatan aspirasi rakyat yang berpedoman pada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab akan berujung pada kerusakan sebagaimana saat ini yang sedang dialami Polri.

“Kritik dan kontrol masyarakat secara luas atas apa yang terjadi sekarang ini, adalah bentuk kepedulian dan juga harapan agar Polri bisa tampil sebagai institusi pelindung dan pengayom rakyat, bukan menjadi perpanjangan kepentingan pemilik modal sebagaimana dipahami selama ini.”ucap Stadarkiaa

Baca Juga :  Upacara Sertijab Pangdivif 1 Kostrad Dipimpin Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc

Ia juga mengungkapkan bahwa kekecewaan masyarakat luas atas perilaku Polri, karena korp Bhayangkara ini berperilaku “counter productif” atas cita-cita demokrasi yang berjalan di tanah air, dan juga memiliki goal demokrasi yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat yang di dalamnya mencakup adanya rasa aman, berkeadilan, penghargaan atas hak asazi manusia. Dari situasi inilah lahir rasa nyaman maka ditahap ini juga inhern hadir kesejahteraan, seharusnya para petinggi Polri menyadari dan memahami muatan amanat konstitusi, dan jangan sekali-kali melupakan atau bahkan mengkhianatinya.

“Karena itulah, dalam kasus Duren tiga ini, agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri pulih kembali, maka DPR sebagai representasi rakyat harus mengawalnya dan memantaunya agar kasus ini diusut tuntas, transparan dan jujur, ya, kata kuncinya adalah Jujur, meskipun saat ini kejujuran adalah barang mahal di negeri ini, semua pihak harus Berani Jujur Usut Tuntas Kasus Duren Tiga”pungkas Stadarkiaa

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
MBG : Jangan Jadi Karpet Merah Korporasi, Petani Banyuwangi Jangan Jadi Penonton

- Banyuwangi

15 Agu 2026

BANYUWANGI, MASIONALPOS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi peluang ekonomi raksasa bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan Banyuwangi. Namun tanpa kebijakan tegas, peluang tersebut justru berpotensi menjadi karpet merah bagi korporasi dan distributor besar dari luar daerah. Pemkab Banyuwangi jangan sampai hanya menjadi penonton ketika uang program pemerintah …

Jajaran Pemkot Lubuk Linggau Hadiri dan Ikuti Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Andi Ledi Lubuk Linggau

14 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda),  H Trisko Defriyansa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Jumat (14/8/2026). Baca Juga :  Beky Mardani …

Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

x
x