Home » Ekonomi » Antisipasi Tahun Kegelapan 2023 Solusinya Terapkan GCA

Antisipasi Tahun Kegelapan 2023 Solusinya Terapkan GCA

dito 24 Agu 2022 934

Nasionalpos.com, Jakarta- Menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan pada 2023 Indonesia dalam tahun kegelapan, maka Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Juru Bicara The Collateral House Amir Hamzah, mengungkapkan bahwa hingga bulan Juni 2022, tercatat utang RI telah mencapai Rp7.123 Trilyun, sedangkan Kondisi dengan utang yang sudah jatuh tempo maka untuk tahun ini Indonesia harus membayar cicilan pokok sebesar Rp443 triliun atau sekitar 20% dari APBN, Di samping itu, untuk tahun ini Indonesia juga harus membayar bunga Rp405 triliun. Hampir 20% dari APBN, apabila ditambah dengan alokasi dana pendidikan sebesar 20%, ini berarti hanya tinggal 40% APBN yang akan digunakan untuk biaya pembangunan dan pelayanan publik.

“Kondisi ini menimbulkan indikasi pengelolaan keuangan dan kebijakan moneter kita akan dihadapkan pada resistensi cukup signifikan” ungkap Amir Hamzah saat ditemui awak media, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 24/8/2022.

Dengan kondisi APBN 2022 yang demikian, Lanjut Amir, maka adanya analisa pada 2023 akan mengalami hyper inflasi harus direspon secara serius oleh pemerintah, ditambah lagi dengan penjelasan Presiden Jokowi bahwa dari sisi pengelolaan keuangan negara maka tahun 2023 nanti akan jadi tahun kegelapan, maka akan timbul pertanyaan apakah dengan posisi sebagai Presidensi G20, Indonesia bisa mendapatkan solusi yang dapat digunakan untuk menjadi pelita dalam kegelapan?

Amir juga mengatakan bahwa Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tergantung pada:bagaimana manfaat yang akan diperoleh terutama dalam pengendalian inflasi dengan terjadinya kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar 25 poin yang baru diputuskan hari ini, Rabu, 24/8/2022, dan kemudian bagaimana respons pemerintah terhadap makin menggejalanya resesi di Amerika Serikat.

“Selama Indonesia masih menggunakan mata uang dolar dalam setiap aktifitas transaksi ekonomi dan keuangan maka Indonesia akan terus terjebak dalam proses yang direncanakan The Fed (Federal Bank dan Federal Reserve),” kata Amir lagi.

Baca Juga :  Tren Penerbangan Mulai Meningkat, Menhub Ingatkan Aspek Keselamatan

Amir melanjutkan, Ini berarti apabila Indonesia tidak punya keberanian untuk melepaskan diri dari kaitannya dengan dolar maka negara ini akan terus menerus terjebak dalam konspirasi global yang rancangan mukanya ada pada The Fed, Hal ini perlu disadari apabila The Fed menetapkan kebijakan maka kebijakan tersebut tentu dipenuhi kepentingan para pemegang saham The Fed.

Karena itu patut disadari setiap kebijakan yang dikeluarkan The Fed tentu dilakukan setelah dikalkulasi dan dikonsolidasikan dengan para pemegang sahamnya yang terdiri dari: 1. Sachs of New York; 2. Goldman of New York; 3. City Bank of New York; 4. Kuhn Loeb Bank of New York; 5. Lehman Brothers of New York; 6. Chase Manhattan Bank of New York; 7. Lazard Brothers of Paris – France; 8. Israel Moses Seif Bank of Italy; 9. Rothschild Bank of London – England; 10. Rothschild Bank of Berlin – Germany; 11. Warburg Bank of Hamburg – Germany; 12. Warburg Bank of Amsterdam- Netherland.

Masih menurut Amir, dengan luasnya jaringan kerja The Fed, apalagi bila kinerjanya dikaitkan dengan Swiss Bank, Bank of International Resetlement dan Bank of London, maka akan terasa sulit bagi Indonesia untuk melepaskan keterkaitannya dari mata uang dolar dalam melakukan transaksi global.

Namun demikian, perlu dipertimbangkan dampak negatif dari resesi di AS, yang bersumber dari kebijakan The Fed terhadap Indonesia adalah sesuatu yang bersifat irasional.

“Untuk itu kiranya dimaklumi bahwa respons terhadap masalah irasional juga harus dilakukan secara irasional,” sebut Amir.

Namun agar respon yang irasional itu tidak keluar dari rumus – rumus transaksi yang selama ini dilakukan World Bank dan IMF maka respons terhadap kebijakan The Fed bisa dilakukan dengan lebih dahulu mempertajam wawasan tentang struktur Komite 300 yang merupakan pusat koordinasi dari keseluruhan perbankan sentral di dunia.

Baca Juga :  Korem 102/Pjg Buat Terobosan Latih Bela Negara Mantan Napi dan Preman

“Dalam rangka itu, maka Global Collateral Account (GCA) dengan Nomor Rekening 103357777 milik putra Indonesia bernama Inderawan Hery Widyanto, merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Komite 300,” terang Amir.

Keunggulan dari GCA ini, karena nomor rekening 103357777 bersama dengan rekening – rekening pendukungnya ada dalam seluruh bank sentral sedunia dan bank komersial di seluruh negara yang berada dalam naungan Komite 300.

Ini sekaligus membuktikan dalam rekening GCA ada rekening dalam mata uang resmi negara bersangkutan.

Kondisi inilah yang perlu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan transaksi dengan negara – negara tertentu, misalnya untuk transaksi dengan Italia pemerintah bisa memanfaatkan salah satu bank tertentu semisal Banca Popolore de Milano sehingga bisa menggunakan mata uang Euro dan atau Rupiah. Di mana dalam Bank tersebut selain terdapat nomor rekening 103357777 atas nama IHW dan nomor rekening pendukung 77762534AM-658, dengan kode referensi Spiritual Wonder Boy (SWB).

Demikian pula halnya apabila melakukan transaksi dengan Jepang, maka pemerintah bisa saja memanfaatkan Mizuko Coorporate Bank di mana selain nomor rekening 103357777 terdapat pula rekening pendukung nomor 019982736-01, dengan kode referensi Spiritual Wonder Boy, bisa menggunakan mata uang Yen dan atau Rupiah.

Sementara jika bertransaksi dengan Rusia, maka pemerintah bisa memanfaatkan Gazprombank di mana selain norek 103357777 terdapat juga rekening pendukung nomor 77762534AM-741 dengan kode referensi Spiritual Wonder Boy. Tentunya dengan menggunakan mata uang Rubel dan atau Rupiah.

“Dengan beberapa contoh tersebut, saya berkeyakinan bila Presiden Jokowi bersedia melakukan respons irasional terhadap sikap dan kebijakan The Fed maka Inshaa Allah rekening GCA norek 103357777 milik putra Indonesia bernama Inderawan Hery Widyanto akan menjadi pelita yang menerangi jalan kejayaan bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pungkas Amir

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x