Home » Headline » Aliansi Masyarakat Muslim Penjaringan Desak Pemprov DKI Tertibkan Kafe ‘Remang-Remang’

Aliansi Masyarakat Muslim Penjaringan Desak Pemprov DKI Tertibkan Kafe ‘Remang-Remang’

Dhio Justice Law 14 Okt 2022 112

NasionalPos.com, Jakarta – Aliansi Masyarakat Muslim Penjaringan mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta  untuk segera menertibkan puluhan kafe ‘remang-remang’ yang diduga dijadikan tempat prostitusi di bantaran rel Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami desak Satpol PP DKI Jakarta untuk segera menertibkan sekitar 43 kafe ‘remang-remang’ yang ada di wilayah RT 02/13, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara yang sangat meresahkan warga,” tegas Rohim bersama Ustad Fery dan Ustad Omi Bustami, perwakilan Aliansi Masyarakat Muslim Penjaringan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Menurutnya, keberadaan kafe ‘remang-remang’ yang diduga dijadikan tempat prostitusi itu sudah lama dikeluhkan warga sekitar. Warga mengaku resah karena akan berdampak buruk pada moral anak-anak dan rawan terjadi tindakan kriminal.

Baca Juga :  Pemprov DKI Jakarta Dihimbau Jangan Ada Larangan Takbir keliling, Tapi Tertibkan Penyalahgunaan Petasan Di Bulan Suci Ramadhan

“Kafe ‘remang-remang’ itu berada di tengah pemukiman di bantaran rel kereta. Ini tentu akan merusak moral anak-anak kami dan sangat rawan tindakan kriminal. Apalagi, di dekat ‘lokalisasi’ itu ada Masjid Jami Rahmatul Ummah. Apalagi, kafe-kafe itu buka 24 jam dan kalau malam makin ramai,” timpal seorang warga.

Rohim menjelaskan, pihaknya sudah pernah bertemu dengan Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin pada 17 Maret 2022 lalu di gedung Balaikota. Saat itu, pihak Satpol PP DKI Jakarta berjanjiakan memanggil pihak lain yang terkait dengan masalah tersebut, diantaranya Walikota Jakarta Utara dan Barat serta Satpol PP kedua wilayah, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemilik lahan yang digunakan sebagai tempat lokalisasi.

Baca Juga :  BPSDM Kemendes Diminta Evaluasi ‘Output’ Kinerja Pendamping Desa

Namun, hingga saat ini kesepakatan yang dicapai pada pertemuan terseut tak kunjung direalisasikan. “Saat itu kami dialog dengan Kasatpol PP DKI, Pak Arifin  di Ruang Rapat Satpol PP DKI Jakarta di Balaikota, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Saat itu, Pak Arifin janji mau hadirkan Walikota Jakut dan Barat beserta Satpol PP masing-masing serta pihak PT KAI.Karena lahan yang digunakan untuk bangun kafe ‘remang-remang’ itu memang milik PT KAI,” jelas Rohim.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Muslim Penjaringan kembali mengirim surat audensi kepada Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin pada Kamis (13/10/2022). “Kami harap surat ami direspon agar masalahnya cepat diselesaikan, Kami kawatir ini akan jadi masalah serius nantinya,” pungkasnya. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x