Home » Headline » Soal Dugaan Kasus Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR RI Didesak Inisiasi Gunakan Hak Angket

Soal Dugaan Kasus Korupsi Proyek Tower BTS, Komisi I DPR RI Didesak Inisiasi Gunakan Hak Angket

dito 09 Nov 2022 117

NasionalPos.com, Jakarta– Kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo—Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, yang berdampak pada munculnya kerugian negara, dan juga kerugian pada masyarakat yang sangat membutuhkan jaringan internet untuk berkomunikasi, terutama di daerah pedesaan maupun Kawasan pedalaman yang ada di beberapa provinsi, terutama di daerah Provinsi Papua, karena itu sudah selayaknya DPR RI, terutama Komisi I DPR RI sebagai mitra Kemenkominfo, tidak mendiamkan kasus ini, demikian disampaikan Fatimah Shanza Barisan Muslimat Cegah Korupsi kepada awak media, Rabu, 9/11/2022 di Jakarta.

“Kalau proyek ini merupakan salah satu proyek strategsi nasional dan merupakan kebijakan Pemerintah, maka sebaiknya DPR RI tidak hanya menjadi penonton saja, melainkan harus proaktif”ucap Fatimah Shanza

Menurut Fatimah Shanza, dirinya Bersama rekan-rekannya tergabung dalam Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi, telah banyak menerima  adanya laporan, keluhan serta pengaduan dari masyarakat yang berdampak kerugian akibat tidak dapat mengakses jaringan internet di daerah pedesaan maupun pedalaman, disebabkan oleh kekacauan pelaksanaan proyek pengadaan Tower BTS tersebut serta mereka sangat menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, yang diduga terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Massif, terjadi terstruktur sebab terindikasi dugaan korupsi ini terjadi dari tingkat Pusat sampai daerah, baik yang ada di lingkungan Kemenkominfo maupun di luar lingkungan Kemenkominfo, dan tidak menutup kemungkinan juga di lingkungan dinas kominfo di daerah, sedangkan sistematis, terindikasi dugaan kasus korupsi proyek pengadaan Tower BTS ini juga terjadi secara sistematis, mungkin dimulai dari perencanaan, pengangggaran, proses lelang perusahaan pelaksana proyek yang tidak transparan ( diduga KKN & tidak professional) dan tentunya diduga kasus korupsi ini terjadi massif yakni menyeluruh, karena itu, hari ini, Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi bersurat ke Komisi I DPR RI, memohon kepada Ibu Meutya Viada Hafid Ketua Komisi I DPR RI beserta jajaran anggota Komisi I DPR RI.

Baca Juga :  Realisasi Investasi Triwulan II 2023 Capai Rp349,8 Triliun

“Agar sesuai kewenangannya dapat menginisiasi mempergunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan salah satu proyek strategis nasional yakni pengadaan pembangunan Tower BTS, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan juga adanya dugaan pelanggaran hukum yang disinyalir juga adanya tindak pidana korupsi terhadap proyek pengadaan Tower BTS tersebut”pungkas Fatimah Shanza yang juga juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

dito

15 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta sudah di buka oleh Gubernur Pramono Anung pada tgl 12 Juni 2026 merupakan Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968 silam, dan untuk tahun 2026 ini, merupakan pelaksanaannya ke 57 kalinya.   Adapun untuk tahun ini, harga tiket masuk ajang pameran tahunan ini dibanderol mulai dari …

PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

Jelang Muktamar NU: Sebaiknya Cak Imin Fokus Besarkan PKB, Daripada Bertarung di NU

dito

12 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Di tengah semakin semarak nya situasi menjelang penyelenggaraan Muktamar NU yang rencananya di laksanakan pada tahun 2026 ini,   Tersiar info, mengenai para kandidat calon Ketum PBNU, salah satunya, dikabarkan Gus Imin ketua umum PKB akan maju di muktamar NU, demikian di sampaikan Damuri Fikri pengamat politik kepada wartawan, Jumat, 12/6/2026 di Jakarta. …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Kajati Sumbar Kunjungi Kejari Pesisir Selatan, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Penguatan Sinergi

Primadoni,SH

10 Jun 2026

Pesisir Selatan, Naainalpos.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sumatera Barat, Seftie Dedie, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumbar turut didampingi Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha serta rombongan dari Kejaksaan Tinggi …

x
x