Bongkar Dugaan Peran Politisi Nasdem Dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Tower BTS, Lewat Pembentukan TGPF

NasionalPos.com Jakarta– Kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020–2022, yang pada perkembangannya, telah dilakukan penyidikan oleh team Jampidsus, serta telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Kemenkominfo, serta telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenkominfo untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut, yang tidak menutup kemungkinan adanya dugaan keterlibatan politisi Nasdem berinisial DIP ( Donny Imam Priambodo) yang saat ini masih menjadi staf ahli, yang juga merupakan kolega satu parpol dengan Menkominfo Jhonny G Plate, demikian dikatakan Dawud Fahim Gerakan Pemuda Muslim Anti Rasuah salah seorang juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi kepada awak media, Jumaat, 2/12/2022 di Jakarta.

”Kami mencium adanya dugaan yang bersangkutan terlibat maupun perannya dalam kasus tersebut ”ungkap Dawud Fahim

Menurut Dawud, dari informasi yang di dapatnya menyebutkan adanya dugaan keterlibatan yang bersangkutan (DIP) dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020–2022 terkait dengan dugaan tindakan suap yang mempengaruhi kebijakan Menkominfo Jhonny G Plate untuk memenangkan perusahaan lain diantaranya adalah Fiberhome, padahal perusahaan tersebut tidak berpengalaman dan tidak memiliki kompetensi dalam pekerjaan tersebut, selain itu juga adanya dugaan Korupsi Kebijakan oleh Menkominfo Jhonny G Plate, dikarenakan para pejabat tersebut, sangat tidak mungkin tidak terlibat dalam kasus tersebut, tanpa diketahui atau tanpa koordinasi dengan Menkominfo Jhonny G Plate sebagai penanggungjawab pelaksana  proyek yang terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024 senilai Rp28,3 triliun.

“Ya, dari temuan itu, kami sudah sampaikan ke Polri khususnya Bareskrim Mabes Polri, agar tidak mendiamkan kasus ini, memang sih, kasus ini sudah ditangani oleh Jampidsus, tapi alangkah baiknya sebagai sesama apparat hukum, pihak Polri dapat berkolaborasi dengan Jampidsus untuk turut mengungkap dan mengusut tuntas kasus ini.”tukas Dawud Fahim.

Hal senada juga disampaikan Patria Kosim koordinator Komando Jihad Berantas Korupsi yang juga tergabung di , saat ditemui di tengah kerumunan massa aksi 212 di Masjid A’TIN Taman Mini Indonesia Indah, kepada awak media , ia mengatakan bahwa Kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020–2022, tidak bisa hanya Jampidsus yang bekerja mengungkapnya, tapi juga harus ada Kerjasama antar aparatur penegak hukum lintas instansi, karena kasus ini jangan hanya dilihat dari besarnya jumlah kerugian negara, tapi adanya indikasi banyak pihak yang terlibat.

“ya, kami sudah membuat pengaduan kasus ini ke KPK, Jampidsus, BPK RI dan hari ini ke Bareskrim Mabes Polri, dengan tujuan agar kasus ini dibongkar tuntas dari berbagai sisi, dari sisi korupsinya, kolusinya, suap/ gratifikasi maupun juga dari sisi  tender penentuan pelaksana pekerjaan hingga pelaksanaan pekerjaan di daerah yang sudah ditentukan, karena itu kami sangat berharap adanya pembentukan Team Gabungan Pencari Fakta beranggotakan Jampidsus, KPK, BPK ( soal audit perencanaan hingga penganggaran) dan Bareskrim Polri untuk membongkar kasus ini dan sekaligus mengusut kedua politisi partai Nasdem tersebut yakni DIP & Menkominfo Jhonny G Plate yang diduga terlibat dalam kasus ini, agar segera dipanggil dan diperiksa, tanpa TGPF (Team Gabungan Pencari Fakta) kasus ini hanya dibongkar kulitnya saja dan tentunya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,, tugas aparat hukum lah yang membuktikan apa mereka terlibat atau tidak, karena itu harus dibentuk team gabungan pencari fakta, sehingga bisa saling crosschek”pungkas Patria Kosim yang juga menjadi juru bicara Koalisi Gerakan Jihad Berantas Korupsi (*dit)