Home » Nasional » daerah » Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Argento Resmi Kembalikan Berkas, Tegaskan Keseriusan Maju sebagai Bacalon Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat

Admin Redaksi 24 Apr 2026 281

NASIONALPOS.com Pesisir Barat – Dinamika politik internal Partai Golkar di Kabupaten Pesisir Barat semakin menghangat. Salah satu bakal calon (bacalon) Ketua DPD II Golkar, Argento, secara resmi mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia penjaringan, sebagai bentuk keseriusan dirinya dalam mengikuti proses pemilihan ketua partai.

Pengembalian berkas tersebut dilakukan di sekretariat DPD II Golkar Pesisir Barat dan disambut langsung oleh jajaran panitia penjaringan serta sejumlah kader partai. Suasana berlangsung tertib dan penuh keakraban, mencerminkan semangat demokrasi internal yang tengah dijalankan oleh partai berlambang pohon beringin itu.

Dalam keterangannya Argento menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam bursa pencalonan bukan sekadar formalitas, melainkan dilandasi niat untuk memperkuat eksistensi dan peran Golkar di tengah masyarakat.

“Pengembalian berkas ini adalah bukti keseriusan saya. Saya ingin berkontribusi nyata untuk membesarkan Golkar di Pesisir Barat, menjadikannya lebih solid, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Argento.

Baca Juga :  Korban TPPO Capai Ribuan, Kurniasih : Rekrutmen PMI Prosedural Lebih Digalakkan

Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi internal partai sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, kekuatan Golkar harus dibangun dari bawah, dengan melibatkan seluruh kader hingga tingkat desa.

“Ke depan, kita harus memperkuat struktur partai dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput. Soliditas kader menjadi kunci utama agar Golkar tetap menjadi partai yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Argento mengungkapkan komitmennya untuk mendorong program-program yang pro-rakyat serta memperkuat komunikasi politik yang inklusif. Ia menilai, tantangan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak.

Sementara itu, ketua panitia penjaringan DPD II Golkar Pesisir Barat Kadek Gusti Artawan menyampaikan bahwa tahapan pengembalian berkas merupakan bagian krusial dalam proses penjaringan calon ketua. Setelah berkas diterima, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi yang berlaku.

Baca Juga :  Kerusuhan Dogiyai Papua, Puluhan Rumah Diduga Dibakar Massa

“Berkas yang masuk akan kami verifikasi secara menyeluruh. Setelah itu akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya

Panitia juga memastikan bahwa seluruh proses penjaringan dilakukan secara terbuka, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal partai. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas dan dukungan dari kader.

Tahapan penjaringan sendiri akan berakhir pada tanggal 24 April 2026 pukul 00:00 wib , sebelum nantinya memasuki proses penetapan calon dan agenda musyawarah daerah (Musda) III untuk menentukan Ketua DPD II Golkar Pesisir Barat secara definitif, tutupnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x