Home » Headline » Hari ini PJ Gubernur Sidak Kelurahan Penjaringan

Hari ini PJ Gubernur Sidak Kelurahan Penjaringan

dito 30 Des 2022 106

NasionalPos.com, Jakarta-Kelurahan merupakan garda terdepan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen melakukan optimalisasi pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalisme kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor Lurah Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (30/12) pagi.

Saat sidak, Ia melakukan peninjauan layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian, Pj Gubernur Heru beramah-tamah dengan petugas pelayanan, serta Lurah Penjaringan, Suharsono dan jajaran.

“Saya akan terus memeriksa dan memastikan kinerja, efektivitas, dan efisiensi di kelurahan maupun kecamatan pada semua wilayah, sebagai ujung tombak pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih atas dedikasi kinerja  yang baik. Saya berharap terus tingkatkan kualitas pelayanan, hadirkan pula inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik yang prima, yang tentunya harus berorientasi pada kepuasan masyarakat di seluruh wilayah Jakarta,” ucapnya, dikutip dari Siaran Pers PPID DKI.

Baca Juga :  Rispo FSAB Muda : Pertemuan KTT G20 di Bali Menjadi Ajang Mewujudkan Perdamaian Dunia

Usai meninjau layanan PTSP dan Dukcapil, Pj Gubernur menyapa dan berfoto bersama dengan petugas Satpol PP dan PPSU, serta  berdialog dengan warga yang hadir untuk mengurus berbagai keperluan pelayanan. Salah satunya, Yani (49) yang tengah mengurus Akte Kelahiran untuk dirinya.

“Saya tinggal di Rawa Bebek, ke sini mau bikin Akte Kelahiran untuk sendiri. Akta saya sudah hilang. Alhamdulillah pelayanan di sini baik dan mempermudah warga sekitar mengurus banyak keperluan,” ungkap Yani.

Pada kesempatan yang sama, petugas pelayanan Dukcapil, Fahita (25 tahun) menyampaikan warga sekitar hadir ke Kelurahan Penjaringan untuk mendapatkan pelayanan urusan Dukcapil untuk berbagai urusan, seperti kepindahan domisili, pembuatan KTP baru/hilang/rusak, pembuatan Akte Kelahiran yang dewasa maupun baru lahir. Ia pun menyatakan pelayanan yang diberikan selalu diupayakan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga warga merasa puas.

Baca Juga :  Jelang Pesta Demokrasi 2024, Semua Pihak Dihimbau Ketum PP PPM Berto Wujudkan Pemilu Damai & Bermartabat

Ia menambahkan bahwa tantangan dalam bekerja biasanya terjadi saat ada kendala maintenance sistem layanan Dukcapil, atau permasalahan jaringan internet, sehingga membutuhkan waktu proses yang lebih lama. Namun para petugas pelayanan di Kelurahan Penjaringan selalu berusaha menjelaskan dan memberikan pengertian yang baik kepada warga, sehingga warga pun tidak merasa keberatan untuk menunggu prosesnya.

Sementara itu, Muhammad Budiman selaku Kepala Unit PTSP Kelurahan Penjaringan berharap, sarana dan prasarana di Kantor Lurah Penjaringan dapat ditingkatkan. Terkait optimalisasi digitalisasi layanan publik,  para petugas pelayanan Kelurahan Penjaringan terus berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sekitar untuk menghadirkan kemudahan dalam pelayanan publik.

Untuk informasi, usai melakukan sidak di Kantor Lurah Penjaringan, Pj Gubernur Heru bersama Camat Penjaringan, Devika meninjau sistem saringan sampah pintu air Sisi Selatan Waduk Pluit. Ia memastikan, saringan sampah ini dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat untuk menjaga pompa-pompa pengendalian banjir yang dioperasikan Dinas SDA DKI Jakarta. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x