Home » Headline » Pengurus RW Diajak Pj Gubernur Heru, Untuk Bersinergi Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Pengurus RW Diajak Pj Gubernur Heru, Untuk Bersinergi Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

dito 04 Feb 2023 111

NasionalPos.com, Jakarta– Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hao Di Fang, Gedung Season City, Tambora, Sabtu 4/2/2023.

Dalam kegiatan itu, Pj Gubernur mengajak seluruh pihak, termasuk pengurus RT/RW, untuk bersinergi  dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan tingkat stunting berada di bawah 14% pada tahun 2024. Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting,” ucap Heru.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, jelas Heru, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan dan layanan sosial kepada  kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Diakui Heru, pengentasan kemiskinan ektrem di Jakarta terkendala sejumlah hal, salah satunya karena pertambahan warga pendatang baru.

Baca Juga :  Diduga Diskreditkan Ketum DPP Partai Golkar, Akar Rumput Bergerak Laporkan Haris Pertama Ke Polda Metro Jaya

“Camat dan lurah perlu dibantu pengurus RT dan RW dalam menangani pendatang baru,” tuturnya.

Sementara, untuk pencapaian target penanganan stunting, Pj Gubernur menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting.

Ia pun mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa baduta dan balitanya ke Posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.

“Oleh karena itu, Ketua RW bersama Ketua RT dan Dasawisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran,” ujar Heru.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ektrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

Baca Juga :  Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April 2024

“Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa me-manage masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong dan saling menghormati,” terang Untung.

Sedangkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menyatakan, peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW.

“Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan memengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Kota Administrasi Jakarta Barat akan aman,” pungkas Fadil. (*dit)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x