Analisis :Menyingkap Indikasi Keterlibatan Asing Pada Setiap Pergantian Kepemimpinan Nasional

NasionalPos.com, Jakarta-Campur tangan asing, memang tidak bisa dilepaskan dalam setiap proses demokratisasi atau pemilihan umum (pemilu) di negara mana pun. Termasuk di Indonesia. Sejak masa-masa awal kemerdekaan RI campur tangan asing (terutama AS) sudah bisa dilihat pada masa Presiden Soekarno berkuasa hingga ia terjungkal dari kekuasaannya. Terjungkalnya Soekarno dari kekuasaan disusul dengan naiknya Soeharto tahun 1960-an disinyalir oleh banyak pengamat politik sebagai agenda yang tidak dapat terlepas dari peran asing, demikian disampaikan Setioko, Pengamat Politik Independen kepada nasionalpos.com, Kamis,  9/2/2023 di Jakarta.

“ Itulah fakta di alami pada proses pergantian kepemimpinan di Indonesia, mengapa pergantian kepemimpinan di Indonesia, terindikasi adanya intervensi asing? Ini yang mestinya dicermati oleh rakyat di sebuah negara yang katanya sudah merdeka dan berdaulat, “ucap Setioko.

Menurut Setioko, Sejak Indonesia Merdeka, Indonesia selalu menjadi bidikan negara asing. Banyak negara maju ingin menanamkan pengaruhnya terhadap Indonesia. Tidak peduli negeri ini sedang limbung atau booming. Terpenting bagi mereka adalah keinginan negara maju itu bisa diwujudkan, sehingga mereka berusaha keras untuk menjadikan Indonesia sebagai negara satelit yang mudah dikendalikan sesuai keinginan mereka, yang tidak dilakukan secara langsung dalam pengertian penjajahan secara fisik, melainkan dilakukan dengan penerapan kebijakan melalui pengendalian atau control terhadap kepemimpinan negara, untuk itulah, mereka berusaha melalui langkah politik, dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh sipil maupun militer yang terdapat di Indonesia, kemudian mereka membina dan memeliharanya dengan memberikan berbagai fasilitas, sehingga tanpa disadari, telah dijadikan kaki tangan asing untuk merebut kekuasaan atau bahkan membentuk kekuasaan sesuai agenda asing, sinyalemen itu terjadi pada peristiwa 1965 yang ditelusuri secara cermat, ada indikasi kuat merupakan hasil scenario asing untuk membentuk pemerintah yang menghamba kepada kepentingan asing.

“Itu terbukti, selama 32 tahun pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto, sangat dikooptasi oleh kepentingan asing, sehingga boleh dikatakan selama 32 tahun kekuasaan Soeharto tidak terlepas dari jeratan asing”ungkap Setyoko.

Bagaimana pergantian kepemimpinan setelah Soeharto lengser, lanjut Setyoko, adanya Gerakan reformasi, nampaknya Indonesia bisa terlepas dari jeratan asing, dan rasanya rakyat dapat menikmati kemerdekaannya, setelah selama 32 tahun dibungkam oleh asing melalui rezim Soeharto, eforia itu pun terus dihembuskan, sehingga tanpa disadari, eforia itu justru membuka peluang menjadikan Indonesia menjadi pasar politik yang sangat potensial bagi masuknya kepentingan asing, apalagi dengan adanya perubahan model pergantian kepemimpinan Nasional, yang selama 32 tahun hanya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bisa dikondisikan dan mudah dikendalikan tersebut, kemudian berubah menjadi Pemilihan Presiden & Wapres secara langsung, maka terjadilah ruang yang semakin terbuka bagi kepentingan asing untuk memilih pasangan capres-cawapres mana yang bisa berpotensi menjadi boneka kepentingan asing, selain itu, untuk melegitimasi pelaksanaan Pilpres secara langsung tersebut beserta agenda lainnya, maka mereka (asing) dibantu dengan kaki tangannya  melakukan agenda amandemen UUD 1945 hingga 4 tahap ( tahun 1999 s/d tahun 2002)

“Dari pengamatan saya, Pilpres 2004 yang merupakan tonggak sejarah demokratisasi di Indonesia, pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung presiden & wakil presidennya, justru dicemari oleh dugaan intervensi asing,” tukas Setyoko.

Lebih lanjut Setyoko mengatakan indikasi intervensi asing itu terlihat dengan Modus yang dipakai adalah ada pejabat penting asing yang akan datang ke Indonesia, mereka bergerilya melakukan pendekatan kepada para calon yang dianggap dapat menjadi boneka kepentingannya, kemudian mereka juga membuat quick qount yang sangat agresif serta adanya pertemuan-pertemuan  di Indonesia dengan para calon maupun tokoh nasional pada jamuan-jamuan khusus, bukan hanya itu pihak asing inipun mengerahkan para agennya untuk melakukan gerakan intelejen untuk memenangkan calon presiden yang didukungnya.

“Ya, faktanya pemenang pilpres 2004, dapat kita cermati kebijakan ekonomi, politiknya, cenderung adanya titipan kepentingan asing yang membantunya  memenangkan pilpres, begitu pula pemenang pilpres di tahun 2009, pilpres di tahun 2014 dan terakhir pilpres di tahun 2019 lalu, semua pemenang di arena pilpres tersebut, dapat dicermati adanya kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak asing”ucap Setyoko.

Nah bagaimana dengan Pilpres 2024 mendatang, lanjut Setyoko, dirinya telah  memperoleh informasi dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa adanya dugaan intervensi asing, dan bahkan disinyalir telah terjadi “perang intelejen” antar negara yang berebut penaruh, berkompetisi agar dapat membentuk pemerintah boneka di Indonesia, bahkan tidak segan-segan mereka menggelontorkan dana ratusan trilyunan rupiah agar para agennya dapat bekerja efektif memunculkan tokoh yang layak untuk didukung dan dimenangkan, bukan hanya itu, mereka pula berkompetesi menjadikan sosok Presiden Jokowi dan juga para pemimpin partai politik sebagai King maker, yang dapat menentukan siapa sosok pasangan capres-cawapres yang layak didukung dan dimenangkan seperti halnya yang terjadi pada pilpres yang lalu-lalu.

“Nah kalau di pilpres 2024 nanti, Indonesia masih menjadi ladang perebutan kepentingan asing, kemudian rakyat jadi penonton saja, maka makna Proklamasi 17 Agustus 1945 akan dikebiri oleh kepentingan asing yang mengatasnamakan demokrasi, lalu sampai kapan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka 100% terbebaskan dari kepentingan asing, inilah yang harus diwaspadai, karena diperlukan kesadaran politik dari rakyat untuk tidak mudah menerima apapun atau mudah termakan oleh propaganda yang lakukan oleh mereka menjadi antek asing”pungkas Setyoko.