Home » Headline » Pertama di Indonesia, RSUP Persahabatan Buka Layanan Transplantasi Paru

Pertama di Indonesia, RSUP Persahabatan Buka Layanan Transplantasi Paru

dito 27 Feb 2023 196

NasionalPos.com, Jakarta- RSUP Persahabatan Jakarta akan membuka layanan transplantasi paru-paru pertama di Indonesia. Transplantasi paru atau LTx menandakan sektor kesehatan dalam negeri bisa mengejar kemajuan kesehatan dari negara lain yang sudah memulai LTx seperti di Malaysia, Vietnam, dan Singapura.

LTx merupakan merupakan transplantasi organ yang paling sulit dengan risiko komplikasi paling tinggi dan survival paling rendah dibandingkan organ lain. Namun transplantasi ini sangat penting karena resiliensi pelayanan kesehatan Tanah Air serta meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia.

“Kegiatan yang menggunakan teknologi tinggi harus bisa dilakukan di Indonesia dengan kemampuan rumah sakit Indonesia yang bisa melakukannya. Transplantasi paru ini akan menjadi sejarah baru apabila bisa dilakukan,” kata ungkap Dirut RSUP Persahabatan Prof dr Agus Dwi Susanto kepada awak media, Senin 27/2/2023.

Menurut Prof dr Agus Dwi Susanto, Rencana pengembangan program transplantasi paru, saat ini sudah ada satu pendonor yang tersedia yang bisa digunakan transplantasi organ, sehingga ketika pendonor meninggal maka organnya bisa diambil. Pendonor merupakan laki-laki berusia 37 tahun dengan golongan darah A transplant dilakukan dengan cadaveric multiorgan transplant atau apabila yang bersangkutan mengalami mati batang otak.

Baca Juga :  Bukti Elektronik Terkait Kasus Aiman atas Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu Sedang Dianalisis

Sebelumnya, lanjutnya,  RSUP Persahabatan juga sudah melakukan pelatihan SDM, melakukan uji coba dengan hewan sebanyak 3 kali, melengkapi protokol, peralatan obat-obatan.

“Pada 2022 sempat kita belum memiliki obat untuk membuat jaringan paru tetap terjaga dan obatnya sudah kita dapatkan di 2023 ini. Artinya kita saat ini ready untuk melakukan transplantasi paru,” ucap  Prof dr Agus.

Prof dr Agus juga menjelaskan dalam jangka panjang jika rencana program transplantasi sudah paru berjalan maka selanjutnya RSUP Persahabatan akan menyelenggarakan kursus transplantasi paru dan fellowship dan proctorship transplantasi paru untuk rumah sakit lain di Indonesia.

Baca Juga :  Transparansi Dipertaruhkan, Anggaran Sewa Rumah DPRD Banyuwangi Tuai Kecurigaan.

Pasien yang berhak mendapatkan transplantasi paru adalah pasien yang tidak dapat diterapi selain dengan transplantasi paru. Dapat dikerjakan pada anak dan dewasa sebagai contoh indikasi pada penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) terutama yang bergantung dengan oksigen.

“Demand resipien di Indonesia dilihat akan sangat banyak mengingat jumlah PPOK sangat banyak,” ujarnya.

Diakhir penjelasannya, ia menyebutkan sudah mendata dan terhitung ada 12 resipien di Indonesia yang siap ditransplantasi. Namun 2 di antaranya sudah meninggal karena belum ada dono yang belum siap. Pemeriksaan dari fungsi paru, golongan. darah, pemeriksaan lab, dan lainnya sehingga ketika ada 1 pendonor yang siap maka ketika semua cocok maka langsung dilakukan operasi sekitar 9 jam yang dilakukan. Resipien yang masih menunggu pendonor paru berasal dari 1 orang dari Manado, Makassar 2 orang, Jawa Tengah 1 orang, Jakarta ada 3 orang dan daerah lainnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Staf Ahli II Pimpin Rapat Evaluasi PB-PSWA dan Kerja Sama PT Linggau Bisa

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Wiwin Eka Saputra, memimpin rapat evaluasi rutin Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) tahun 2026 pada BUMD Lubuk Linggau di Op. Room Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (22/9/2026). Dalam rapat tersebut, HbWiwin …

Wako Ikuti Rakor Lintas Sektoral Penanganan Karhutla ‎

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hjdayat menghadiri rakor lintas sektoral yang dilaksanakan Polres Lubuk Linggau dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Kota Lubuk Linggau. Selasa (22/9/2026). ‎ ‎Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Catur Erwin Setiawan dalam arahannya menekankan, bahwa kasus pembakaran lahan akan dilakukan pemeriksaan tidak hanya kepada pemilik lahan, melainkan juga …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

x
x