Home » Headline » Koruptor Harus Bisa Di Penjarakan Di Pulau Kematian Oleh Penguasa Hasil Pilpres 2024

Koruptor Harus Bisa Di Penjarakan Di Pulau Kematian Oleh Penguasa Hasil Pilpres 2024

dito 12 Mar 2023 143

NasionalPos.com, Jakarta- Dalam orasinya di hadapan masyarakat pada acara Launching Relawan Anies (BroNies), Minggu 12/3/2023 di Jakarta, Pengamat Politik dan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Dr. Syahganda Nainggolan mengatakan para koruptor yang saat ini merajalela dan pamer-pamer kemewahan diantara penderitaan rakyat harus dihukum semuanya. Mereka harus dipenjarakan di pulau terpencil yang berisi binatang buas atau nyamuk malaria.

“Mereka sudah keterlaluan mengkhianati bangsa kita, maka mereka layak untuk dipenjarakan di Pulau Kematian itu”tukas  Syahganda Naingolan.

Acara itu dihadiri tokoh-tokoh nasional antara lain Benny K. Harman (Pimpinan Komisi III DPR RI), Tamsil Linrung (Pimpinan DPD RI), Ramadhan Pohan (mantan anggota DPR RI), Handi Risza, (Ketua DPP PKS), Teguh Santosa, (wartawan senior), Anton Permana (Aktivis KAMI), Edy Mulyadi (wartawan senior), Sang Alang (musisi), Mustafa Assegaf, (mantan anggota DPR RI PPP), dan Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur.

Baca Juga :  OJK Perkuat Industri Asuransi Dengan Penerbitan Aturan Produk Asuransi

Syahganda menambahkan, Indonesia tidak boleh dipimpin oleh sosok yang kelasnya ecek-ecek. Kepemimpinan yang lemah akhirnya akan menimbulkan kerusakan negara yang ditandai dengan korupsi merajalela, pamer kemewahan pejabat dan para keluarganya serta membiarkan rakyat terus berasa dalam kemiskinan.

Baca Juga :  Banjir Lahar Dingin Tanah Datar, Korban Meninggal Bertambah Jadi 13 Orang

Kedepan, tambah Syahganda, negara harus dipimpin sosok kuat dan bersih yang anti korupsi dan pro rakyat miskin. Mantan aktivis ITB ini mencontohkan kasus Tanah Merah di Jakarta adalah korban dari kepemimpinan nasional yang tidak pro rakyat. Setelah kebakaran berkali-kali baru dipikirkan eksistensi mereka. Sementara sebelumnya tidak diurus pemimpin negara.

Pembicara lainnya, Benny K. Harman, menyoroti demokrasi yang dikhianati. Segelintir kekuatan yang berkuasa mengorganisasikan penundaan pemilu. Itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Benny mengimbau agar rakyat terus mengawasi pihak-pihak yang masih aktif melakukan upaya penggagalan pemilu 2024.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x