Home » Headline » Moeldoko Ingatkan Agar TNI/Polri Bertindak Lebih Tegas Tangani Gangguan Keamanan di Papua

Moeldoko Ingatkan Agar TNI/Polri Bertindak Lebih Tegas Tangani Gangguan Keamanan di Papua

dito 27 Apr 2023 92

NasionalPos.com, Jakarta– Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten yang dinyatakan masuk dalam zona merah atau risiko tinggi konflik. Tiga kabupaten itu yakni Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

“Perkembangan Papua saat ini bahwa sesungguhnya Papua itu kalau kita lihat secara umum ada 6 provinsi dan 42 kabupaten kota, tetapi hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan,” terang Moeldoko kepada pers, Kamis (27/4).

Di tiga wilayah itu, ujarnya, pemerintah mengklaim sering terjadi tindak kekerasan antara lain pemerkosaan hingga pembunuhan pada masyarakat sipil. Dalam penanggulangan konflik kekerasan di Papua,

Moeldoko menjelaskan ada dua pendekatan yang telah dilakukan. Pertama, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui Instruksi Presiden No.9/2020. Disparitas pembangunan disebut menjadi salah satu pemicu konflik di Papua.

Baca Juga :  Jaga Kesamaptaan dan Bina Kebugaran, Komandan Seskoal Olahraga Bersama Antap

“Masyarakat harus paham bahwa secara umum Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan yang terjadi di sana. Bahkan pemerintah telah memperkuat menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020,” terang Moeldoko.

Ia menjelaskan bahwa secara umum Papua dari sisi kesejahteraan cukup baik dan pemerintah memberikan perhatian khusus untuk tiga kabupaten yang masuk dalam zona merah melalui pendekatan keamanan

“Karena apa, tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi tugas negara memberikan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua, diduga juga diakibatkan karena konflik antara aparat dengan kelompok separatis. Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan bahwa kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM pada masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

“Untuk itu saya mengingatkan TNI/Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi apa, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara,” ucapnya.

Baca Juga :  Pj Gubernur Heru Sidak Ke Sekolah, Imbau Siswa Tingkatkan Budaya Literasi dan Tangkal Hoaks

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa jaringan separatis Papua bekerja dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan sehingga memunculkan rasa takut serta teror.

“Tindakan teror yang terus dilakukan agar masyarakat selalu di dalam pengaruh mereka. Untuk itu Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis,” paparnya.

Kelompok separatis menurutnya melakukan kekerasan agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan. Tetapi, ia mengatakan bahwa presiden telah menegaskan apapun situasinya pembangunan Papua akan tetap berlanjut.

“Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, TNI/Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik,” tukasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

10 Agu 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan …

Sambut HUT ke-81 RI, Robi Binur Imbau Warga Kibarkan Merah Putih

Primadoni,SH

08 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Robi Binur, mengimbau masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) umumnya, khususnya Kecamatan Koto XI Tarusan untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

x
x