Home » Headline » Moeldoko Ingatkan Agar TNI/Polri Bertindak Lebih Tegas Tangani Gangguan Keamanan di Papua

Moeldoko Ingatkan Agar TNI/Polri Bertindak Lebih Tegas Tangani Gangguan Keamanan di Papua

dito 27 Apr 2023 68

NasionalPos.com, Jakarta– Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten yang dinyatakan masuk dalam zona merah atau risiko tinggi konflik. Tiga kabupaten itu yakni Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

“Perkembangan Papua saat ini bahwa sesungguhnya Papua itu kalau kita lihat secara umum ada 6 provinsi dan 42 kabupaten kota, tetapi hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan,” terang Moeldoko kepada pers, Kamis (27/4).

Di tiga wilayah itu, ujarnya, pemerintah mengklaim sering terjadi tindak kekerasan antara lain pemerkosaan hingga pembunuhan pada masyarakat sipil. Dalam penanggulangan konflik kekerasan di Papua,

Moeldoko menjelaskan ada dua pendekatan yang telah dilakukan. Pertama, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui Instruksi Presiden No.9/2020. Disparitas pembangunan disebut menjadi salah satu pemicu konflik di Papua.

Baca Juga :  UT Dukung Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Untuk 60% Usia Produktif Mahasiswanya

“Masyarakat harus paham bahwa secara umum Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan yang terjadi di sana. Bahkan pemerintah telah memperkuat menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020,” terang Moeldoko.

Ia menjelaskan bahwa secara umum Papua dari sisi kesejahteraan cukup baik dan pemerintah memberikan perhatian khusus untuk tiga kabupaten yang masuk dalam zona merah melalui pendekatan keamanan

“Karena apa, tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi tugas negara memberikan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua, diduga juga diakibatkan karena konflik antara aparat dengan kelompok separatis. Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan bahwa kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM pada masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

“Untuk itu saya mengingatkan TNI/Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi apa, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara,” ucapnya.

Baca Juga :  Pakta Integritas RAPBD-P 2023 dan RAPBD 2024 DKI Jakarta Ditandatangani

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa jaringan separatis Papua bekerja dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan sehingga memunculkan rasa takut serta teror.

“Tindakan teror yang terus dilakukan agar masyarakat selalu di dalam pengaruh mereka. Untuk itu Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis,” paparnya.

Kelompok separatis menurutnya melakukan kekerasan agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan. Tetapi, ia mengatakan bahwa presiden telah menegaskan apapun situasinya pembangunan Papua akan tetap berlanjut.

“Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, TNI/Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik,” tukasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

x
x