Home » Headline » Moeldoko Ingatkan Agar TNI/Polri Bertindak Lebih Tegas Tangani Gangguan Keamanan di Papua

Moeldoko Ingatkan Agar TNI/Polri Bertindak Lebih Tegas Tangani Gangguan Keamanan di Papua

dito 27 Apr 2023 105

NasionalPos.com, Jakarta– Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan gangguan keamanan di Papua khususnya di tiga kabupaten yang dinyatakan masuk dalam zona merah atau risiko tinggi konflik. Tiga kabupaten itu yakni Nduga, Intan Jaya dan Puncak Jaya.

“Perkembangan Papua saat ini bahwa sesungguhnya Papua itu kalau kita lihat secara umum ada 6 provinsi dan 42 kabupaten kota, tetapi hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan,” terang Moeldoko kepada pers, Kamis (27/4).

Di tiga wilayah itu, ujarnya, pemerintah mengklaim sering terjadi tindak kekerasan antara lain pemerkosaan hingga pembunuhan pada masyarakat sipil. Dalam penanggulangan konflik kekerasan di Papua,

Moeldoko menjelaskan ada dua pendekatan yang telah dilakukan. Pertama, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui Instruksi Presiden No.9/2020. Disparitas pembangunan disebut menjadi salah satu pemicu konflik di Papua.

Baca Juga :  Puan Maharani: HAN 2022 Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Anak

“Masyarakat harus paham bahwa secara umum Papua tidak berkurang dalam proses pembangunan yang terjadi di sana. Bahkan pemerintah telah memperkuat menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020,” terang Moeldoko.

Ia menjelaskan bahwa secara umum Papua dari sisi kesejahteraan cukup baik dan pemerintah memberikan perhatian khusus untuk tiga kabupaten yang masuk dalam zona merah melalui pendekatan keamanan

“Karena apa, tugas negara bukan saja memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi tugas negara memberikan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua, diduga juga diakibatkan karena konflik antara aparat dengan kelompok separatis. Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan bahwa kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM pada masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

“Untuk itu saya mengingatkan TNI/Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi apa, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara,” ucapnya.

Baca Juga :  LMPI Melaporkan Ke Bawaslu Pemalang Buntut Vidio Viral Money Politik

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa jaringan separatis Papua bekerja dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan sehingga memunculkan rasa takut serta teror.

“Tindakan teror yang terus dilakukan agar masyarakat selalu di dalam pengaruh mereka. Untuk itu Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis,” paparnya.

Kelompok separatis menurutnya melakukan kekerasan agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan. Tetapi, ia mengatakan bahwa presiden telah menegaskan apapun situasinya pembangunan Papua akan tetap berlanjut.

“Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, TNI/Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap tiga kabupaten yang kita lihat perkembangannya semakin tidak baik,” tukasnya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Polsek Talango Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Dua Pria Diamankan

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H.

16 Okt 2026

NASIONALPOS.Com SUMENEP – JATIM | Unit Reskrim Polsek Talango, Polresta Sumenep, mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 18.15 WIB. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang pria berinisial R (37) dan H (28). Keduanya diamankan di lokasi berbeda setelah petugas melakukan …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Pernikahan RINI ANGGRAENI dan AZHAR DZULFIQAR di BANDUNG Berlangsung Megah, Karangan Bunga Tokoh Publik Curi Perhatian

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANDUNG, NASIONALPOS.COM — Suasana penuh kebahagiaan dan kemeriahan menyelimuti pernikahan Rini Anggraeni, S.Tr.Kes., dan Azhar Dzulfiqar, S.T., yang berlangsung pada Minggu (11/10/2026) di Maison Grande, Bandung, Jawa Barat. Perhelatan istimewa ini menjadi momentum bersejarah bagi kedua mempelai untuk memulai perjalanan baru dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut berlangsung dengan nuansa elegan, memadukan kesakralan prosesi dengan …

Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector di Banyuwangi, WOM Finance Diminta Buka Dasar Hukumnya

- Banyuwangi

11 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS. COM – Penarikan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2009 bernomor polisi DK 1156 IS di wilayah Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, tepatnya di depan Masjid Arohman, menuai keberatan dari pemilik kendaraan, (RR). Mobil yang disebut dibeli melalui pembiayaan WOM Finance tersebut diduga telah ditarik paksa oleh pihak ketiga yang disebut sebagai debt …

x
x