Home » Headline » Moeldoko Tegaskan Presiden Tidak Intervensi Proses Hukum Menteri-menterinya

Moeldoko Tegaskan Presiden Tidak Intervensi Proses Hukum Menteri-menterinya

dito 04 Jul 2023 255

NasionalPos.com, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah mengintervensi proses hukum terkait para pembantunya.

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, hal ini terbukti saat sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil oleh Kejaksaan Agung.

“Sangat jelas Presiden tidak pernah mencampuri proses hukum yang dihadapi menteri-menterinya,” katanya di Gedung Bina Graha kepada awak media, Selasa (4/7/2023).

Baca Juga :  Berkontribusi Dukung Pembangunan TNI AL, Kasal Sematkan Tanda Kehormatan Kepada Ketua BPK RI

Menurut Moeldoko, semua menteri di kabinet yang dipanggil harus tetap menjalani proses sesuai ketentuan berlaku.

Purnawirawan jenderal TNI bintang empat itu menambahkan Presiden justru melihat para menteri dari sisi kinerjanya. “Apakah itu mengganggu kinerja atau tidak karena tugas menteri adalah menentukan kebijakan,” ujarnya.

Dua menteri Kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024 diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi menara Base Transceiver Station (BTS). Pengadaan menara BTS tersebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Baca Juga :  Polsek dan Koramil Kedungjajang Intensifkan Patroli Gabungan, Jamin Keamanan Warga

Menkominfo Johny G Plate yang sudah dipanggil Kejagung bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo telah diminta keterangannya pada Senin (3/7/2023).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

x
x