Home » Headline » Diusut Kejagung, 4 Dapen BUMN Disebut Punya Investasi Tak Masuk Akal

Diusut Kejagung, 4 Dapen BUMN Disebut Punya Investasi Tak Masuk Akal

dito 03 Okt 2023 77

NasionalPos.com, Jakarta- Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, empat dana pensiun perusahaan BUMN yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki penempatan investasi yang tak masuk akal.

Empat dana pensiun yang bermasalah itu ialah PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID FOOD, PT Angkasa Pura I (AP I), dan PT Inhutani. Tiko menuding perolehan yield atau tingkat pengembalian investasi dari empat perusahaan dapen itu terlalu kecil.

Baca Juga :  Di Momentum HUT Partai Golkar ke 59, Pererat Soliditas & Tingkat Solidaritas Menangkan Partai Golkar di Pemilu 2024 Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

“Perusahaan ini kan yang kita pilih karena yield-nya rendah sekali, di bawah 4%. Yield cuma 1-2%. Jadi, di bawah deposito kan enggak masuk akal,” ujar Tiko, sapaan akrab Kartika di kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (3/10).

Keempat dapen ini diketahui merugikan negara hingga Rp300 miliar.

“Ini sudah jelas ada investasi-investasi yang dirugikan dan ada tata kelola yang dilanggar. Ada indikasi penyimpangan dari sisi tata kelola investasi dan merugikan (negara),” tegas Tiko.

Baca Juga :  Berbahaya Jika Putusan MK Didasarkan Asumsi Hakim Konstitusi

Ia menuturkan Kementerian BUMN telah meminta Kejaksaan Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dapen tanpa pandang bulu.

“Kita lagi teliti yang benar, serta unsur-unsur keteledoran mana saja, serta tindakan (dugaan) pidana. Memang sudah ada hasil investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan kerugian Rp300 miliar, kalau diperluas mungkin bisa lebih,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x