Di Sidang Mediasi Sengketa Lahan Proyek Kreta Cepat Jkt-Bdg,Pengacara Penggugat Ungkap Bakal Gunakan Hak Ingkar

NasionalPos.com, Jakarta- Kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan  Jakarta dan Bandung di Jawa Barat, akhirnya resmi beroperasi untuk publik setelah sempat beberapa kali tertunda.

Pembangungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, molor hingga tujuh tahun dan menelan biaya yang membengkak hingga sekitar US$7,27 miliar, setara Rp112 triliun.

Meskipun Kreta Cepat Jakarta-Bandung sudah di resmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi , akan tetapi pada realitasnya, proyek tersebut masih menyisakan persoalan persoalan hukum terkait dengan adanya gugatan dari ahli waris samping  Nyi Mas Enceh, pemilik lahan yang diklaim oleh pihak-pihak yang kemudian di gunakan untuk proyek Pembangunan Kreta Cepat Jakarta-Bandung, yang dalam sidang Perkara yang terdaftar bernomor 457/PTT.d/2023/PN.JktTim ini sudah tiga kali sidang,  demikian disampaikan oleh Prof Dr Iur Servatius Sadipun SH.M hum (78)  pengacara ahli waris samping Nyi Mas Enceh kepada pers, Rabu,4 Oktober 2023, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Ya, hari ini, agenda persidangannya adalah mediasi antara kami sebagai penggugat dengan para tergugat.”ucap Prof Dr Iur Servatius Sadipun SH.M hum (78) usai sidang mediasi perkara tersebut.

Menurutnya, pada sidang media pertama perkara tersebut, pihaknya akan menggunakan hak Ingkar (Hak Menolak), apabila di dalam proses ini ditemukan adanya para tergugat mewakilkan kepada orang yang dianggap sebagai kuasa hukumnya dari instansinya sendiri, karena hal tersebut melanggar ketentuan yang ada di Kitab Hukum Acara Pidana, .

“Di sidang Mediasi itu merupakan forum yang terhormat, saya juga minta klarifikasi kualifikasi  kepada mereka yang mewakili sebagai kuasa hukum tergugat, di sidang Mediasi tadi saya juga tegaskan agar diselesaikan dengan dasar hukum Adat.”tukas Prof Dr Iur Servatius Sadipun SH.M hum (78).

Selain itu, Dalam sidang mediasi tadi, lanjut Prof Dr Iur Servatius Sadipun SH.M hum (78), pihak Majelis Hakim mediator, juga menanyakan apa target pencapaian penggugat melalui sidang mediasi tersebut, maka secara tegas dirinya meminta agar lahan milik ahli waris samping Nyi Mas Enceh, harus dibayar oleh para tergugat.

“Jika mediasi ini gagal, ya, gagal itu tergantung pada niat mereka (para tergugat) mau apa tidak menyelesaikan perkara ini, kalau ingin selesaikan perkara ini harus dengan menggunakan dengan dasar hukum sebagai sarana penyelesaian perkara ini, maka saya yakin masalah ini bakal selesai, mereka para tergugat ya harus membayar sesuai gugatan klien kami”pungkas Prof Dr Iur Servatius Sadipun SH.M hum (78).

Sidang mediasi pertama Perkara yang terdaftar bernomor 457/PTT.d/2023/PN.JktTim ini berlangsung dengan tertib, dipimpin oleh Hakim Mediator, kemudian nampak dihadiri  Prof Dr Iur Servatius Sadipun SH.M hum (78) pengacara ahli waris samping Nyi Mas Enceh (Penggugat) dan juga dihadiri kuasa hukum para tergugat yakni dari AURI, KCIC, BPN dsb, adapun sidang lanjuta perkara ini akan digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Rabu, 18 Oktober 2023 mendatang.