Home » Headline » Di Acara Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023, Ditandatangani Piagam Kesepakatan Bersama Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat.

Di Acara Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023, Ditandatangani Piagam Kesepakatan Bersama Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat.

dito 23 Nov 2023 208

NasionalPos.com, Jakarta- Jelang tahapan kampanye pemilu 2024 yang akan diawali pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang, Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) bekerja sama dengan LPP- RRI, mengelar Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023 pada Kamis, 23 November 2023 di Galeri Tri Prasetya RRI, Jl. Medan Merdeka Barat no.4-5, Jakarta Pusat, dengan mengambil tema “Mewujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat”.

Dalam sambutannya di acara Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023 ini, Ketua FSAB Suryo Susilo mengatakan bahwa Pemilu itu merupakan peristiwa lima tahunan yang seharusnya menggembirakan, karena setiap warganegara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak nya sebagai warga negara untuk memilih pemimpinnya dari yang terbaik diantara semua calon yang kesemuanya merupakan anak bangsa yang terbaik.

Menurut Susilo, acara ini diselenggarakan sebagai wahana untuk terbentuknya sikap bersama dan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat, dengan melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL).

Untuk itulah, nanti di akhir acara ini ada penandatangan Kesepakatan Bersama yang merupakan komitmen dari semua yang hadir disini untuk melaksanakan Pemilu yang LUBER dan JURDIL, serta tidak melakukan ujaran kebencian, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan politik SARA, politik uang, dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak terjadi konflik, walau suhu politik meningkat.

Baca Juga :  Polisi Ranuyoso Bantu Sebrangkan Anak Sekolah, Cegah Kecelakaan dan Kemacetan

“Kami berharap muncul kesepakatan-kesepakatan serupa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, agar semangat untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang damai dan bermartabat dapat menyebar ke seluruh pelosok tanah air, agar kita terhindar dari konflik, yang bila tidak dicegah sejak dini dapat meluas dan membahayakan persatuan bangsa. Bagi yang terlibat konflik sama-sama mengalami kerugian, karena yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu” tukas Susilo.

Sementara itu, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan FSAB yang untuk ke dua kalinya menyelenggarakan kegiatan berbicara soal Pemilu, yang tentunya sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya konflik dalam memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik.

“Kalau kita bekerja dengan rukun, bekerja dengan damai melalui Pemilu yang terselenggara secara damai dan bermartabat, maka di tahun 2045 Indonesia akan menjadi Negara terbesar dan termaju nomor 5 se-dunia, ini sudah di ramalkan oleh World Bank maupun IMF, mari kita laksanakan pemilu secara damai dan bermartabat.” ucap Sidarto Danusubroto.

Sedangkan dalam sambutannya Bambang Soesatyo Ketua MPR RI mengatakan survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 mencatat sekitar 56 persen responden merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024. Jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan sekitar 70 persen responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan “dikotomi” cebong dan kampret, akan kembali terulang pada Pemilu 2024.

Baca Juga :  Yonif Raider 300 Ajak Anak-Anak Penyintas Gempa Cianjur Trauma Healing di Kolam Renang Tirta Raider 300

Bambang Soesatyo menekankan, agar kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan, maka seluruh elemen bangsa harus aktif menyuarakan dan menjaga kondusifitas bangsa. Mengingat penyelenggaraan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya 83 hari lagi dari sekarang. Untuk mewujudkan Pemilu yang Damai dan Bermartabat, dapat merujuk pada beberapa indikator. Antara lain, netralitas TNI-Polri dan ASN, tingkat pelanggaran Pemilu yang rendah, tidak ada intimidasi dan diskriminasi, tidak mencederai nilai-nilai demokrasi serta meningkatnya literasi politik dan rasionalitas pemilih.

“Selain itu, kita juga harus meminimalisir faktor risiko mulai dari penyediaan dan distribusi logistik Pemilu, hingga keselamatan panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan riang gembira, bukan dengan penuh permusuhan dan kebencian. Apalagi sampai membuat perpecahan kebangsaan,” ujar Bambang Soesatyo.

Selain dihadiri tamu undangan yang mayoritas generasi mileneal yang memadati ruangan penyelenggaraan kegiatan tersebut, juga nampak anggota FSAB & FSAB Muda, perwakilan dari Kemendagri, Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong, Panglima TNI diwakili oleh Dankodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiyono, Ketua KPU diwakili oleh Anggota Komisioner KPU Idham Holik, dan perwakilan tim pemenangan dari capres-cawapres juga hadir.

Acara di tutup dengan penandatangan kesepakatan bersama untuk bertekad mewujudkan Pemilu yang Damai dan Bermartabat oleh para pejabat/tokoh yang hadir, di ikuti oleh para peserta Silaturahmi Nasional Anak Bangsa 2023.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x