Home » Headline » Di Acara Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023, Ditandatangani Piagam Kesepakatan Bersama Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat.

Di Acara Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023, Ditandatangani Piagam Kesepakatan Bersama Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat.

dito 23 Nov 2023 119

NasionalPos.com, Jakarta- Jelang tahapan kampanye pemilu 2024 yang akan diawali pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang, Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) bekerja sama dengan LPP- RRI, mengelar Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023 pada Kamis, 23 November 2023 di Galeri Tri Prasetya RRI, Jl. Medan Merdeka Barat no.4-5, Jakarta Pusat, dengan mengambil tema “Mewujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat”.

Dalam sambutannya di acara Silahturahmi Nasional Anak Bangsa 2023 ini, Ketua FSAB Suryo Susilo mengatakan bahwa Pemilu itu merupakan peristiwa lima tahunan yang seharusnya menggembirakan, karena setiap warganegara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak nya sebagai warga negara untuk memilih pemimpinnya dari yang terbaik diantara semua calon yang kesemuanya merupakan anak bangsa yang terbaik.

Menurut Susilo, acara ini diselenggarakan sebagai wahana untuk terbentuknya sikap bersama dan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat, dengan melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL).

Untuk itulah, nanti di akhir acara ini ada penandatangan Kesepakatan Bersama yang merupakan komitmen dari semua yang hadir disini untuk melaksanakan Pemilu yang LUBER dan JURDIL, serta tidak melakukan ujaran kebencian, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan politik SARA, politik uang, dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak terjadi konflik, walau suhu politik meningkat.

Baca Juga :  Pekerjaan Saluran Air Program P3-TGAI Di Desa Plasah Patut Dipertanyakan Spesifikasinya

“Kami berharap muncul kesepakatan-kesepakatan serupa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, agar semangat untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang damai dan bermartabat dapat menyebar ke seluruh pelosok tanah air, agar kita terhindar dari konflik, yang bila tidak dicegah sejak dini dapat meluas dan membahayakan persatuan bangsa. Bagi yang terlibat konflik sama-sama mengalami kerugian, karena yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu” tukas Susilo.

Sementara itu, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan FSAB yang untuk ke dua kalinya menyelenggarakan kegiatan berbicara soal Pemilu, yang tentunya sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya konflik dalam memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik.

“Kalau kita bekerja dengan rukun, bekerja dengan damai melalui Pemilu yang terselenggara secara damai dan bermartabat, maka di tahun 2045 Indonesia akan menjadi Negara terbesar dan termaju nomor 5 se-dunia, ini sudah di ramalkan oleh World Bank maupun IMF, mari kita laksanakan pemilu secara damai dan bermartabat.” ucap Sidarto Danusubroto.

Sedangkan dalam sambutannya Bambang Soesatyo Ketua MPR RI mengatakan survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 mencatat sekitar 56 persen responden merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024. Jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan sekitar 70 persen responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan “dikotomi” cebong dan kampret, akan kembali terulang pada Pemilu 2024.

Baca Juga :  Kasad Tinjau Bangunan Masjid Syarif Abdurahman Cirebon

Bambang Soesatyo menekankan, agar kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan, maka seluruh elemen bangsa harus aktif menyuarakan dan menjaga kondusifitas bangsa. Mengingat penyelenggaraan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya 83 hari lagi dari sekarang. Untuk mewujudkan Pemilu yang Damai dan Bermartabat, dapat merujuk pada beberapa indikator. Antara lain, netralitas TNI-Polri dan ASN, tingkat pelanggaran Pemilu yang rendah, tidak ada intimidasi dan diskriminasi, tidak mencederai nilai-nilai demokrasi serta meningkatnya literasi politik dan rasionalitas pemilih.

“Selain itu, kita juga harus meminimalisir faktor risiko mulai dari penyediaan dan distribusi logistik Pemilu, hingga keselamatan panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan riang gembira, bukan dengan penuh permusuhan dan kebencian. Apalagi sampai membuat perpecahan kebangsaan,” ujar Bambang Soesatyo.

Selain dihadiri tamu undangan yang mayoritas generasi mileneal yang memadati ruangan penyelenggaraan kegiatan tersebut, juga nampak anggota FSAB & FSAB Muda, perwakilan dari Kemendagri, Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong, Panglima TNI diwakili oleh Dankodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiyono, Ketua KPU diwakili oleh Anggota Komisioner KPU Idham Holik, dan perwakilan tim pemenangan dari capres-cawapres juga hadir.

Acara di tutup dengan penandatangan kesepakatan bersama untuk bertekad mewujudkan Pemilu yang Damai dan Bermartabat oleh para pejabat/tokoh yang hadir, di ikuti oleh para peserta Silaturahmi Nasional Anak Bangsa 2023.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x