Bagi Pejabat Negara Yang Menjadi Kontestan Pemilu, Makna Cuti Harus Jelas,Tegas dan Berkeadilan

NasionalPos.com, Jakarta-Pernyataan Waketum SOKSI, Valentino Barus tentang Menteri Nyaleg yang tidak cuti berpotensi melanggar hukum dan integritas, mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan Masyarakat.

Salah seorang yang memberikan tanggapan adalah Suryo Susilo Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB), kepada wartawan yang menghubunginya, Suryo mengatakan bahwa dirinya sepakat jika ada menteri/wakil menteri yang nyaleg harus mengambil cuti antara lain agar tidak menimbulkan “abuse of power”.menteri/wakil menteri yang nyaleg harus mengambil cuti lain agar tidak menimbulkan “abuse of power”.

“Meskipun cuti diperbolehkan bagi menteri/wakil menteri atau pejabat negara yang menjadi Caleg atau sebagai team sukses capres-cawapree, namun makna cuti itu harus jelas tegas dan berkeadilan” katanya kepada wartawan, Sabtu, 9/12/2023 di Jakarta.

Lebih lanjut Suryo mengatakan Pengertian boleh mencalonkan diri bagi para menteri/wakil menteri tentu bukan diartikan bahwa para tokoh tersebut masih atau menyandang dua fungsi sekaligus pada saat atau waktu yang bersamaan,  satu sisi dia harus menjalankan tugas, kewajiban maupun kewenangannya sebagai pejabat negara, dia harus melayani masyarakat luas dan melaksanakan tugas yang diembannya dengan menggunakan anggaran dan fasilitas negara, sedangkan di sisi lain sebagai anggota masyarakat yang maju berkontestasi dengan caleg lainnya, dia harus mengikuti aturan sebagai caleg, aturan/arahan partai yang mengusungnya, serta menjalankan taktik dan strategi untuk pemenangan di daerah pemilihannya, dengan anggaran dan fasilitas sendiri.

“Jangan sampai timbul ketidak adilan yang dapat merusak harapan untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang Damai dan Bermartabat, sebagaimana telah disepakati pada Silaturahmi Nasional Anak Bangsa yang diselenggarakan FSAB bersama RRI pada 23 November 2023 lalu,” tukas Suryo.

Selain itu, sambung Suryo, untuk lebih memberi makna “adil”, sebagaimana telah dicontohkan oleh Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran yang mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Ketua TPN Ganjar Mahfud yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, perlu juga dikuti oleh menteri/wakil menteri yang menjadi Tim Sukses/Relawan dari Capres dan Cawapres, setidaknya dengan mengambil cuti.

Mereka sudah memberikan contoh untuk mencegah kekhawatiran Masyarakat terhadap terjadinya indikasi kecurangan melalui penyalahgunaan wewenang, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan legislative, pilpres atau apapun terkait dengan keikusertaan pejabat negara sebagai peserta pemilu 2024 mendatang,

“Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksanaan cuti bagi pejabat negara yang ikut sebagai kontestan pemilu tersebut, dapat menjadi langkah konkrit mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.”pungkas Suryo Susilo

Sebagaimana diketahui sikap masyarakat atas kebijakan ini juga sangat beragam. Ada yang menginginkan agar menteri/wakil menteri yang menjadi caleg harus mengundurkan diri sebagaimana halnya dengan pejabat negara lainnya.

Sementara Presiden sebagaimana