Home » Headline » Aktivis NU Nilai Ucapan Prabowo etik Ndasmu, Bukan Becanda Tapi Di duga Langgar Nilai-nilai Pancasila.

Aktivis NU Nilai Ucapan Prabowo etik Ndasmu, Bukan Becanda Tapi Di duga Langgar Nilai-nilai Pancasila.

dito 17 Des 2023 198

NasionalPos.com, Jakarta- Seperti diberitakan sebelumnya, di sebutkan bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengucapkan “ndasmu etik” di acara internal Partai Gerindra. Perkataan Prabowo itu lantas viral di media sosial karena dianggap menyindir Capres Anies.
Ndasmu etik diduga menyangkut pertanyaan Anies soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait batas usia Cawapres yang sebenarnya menguntungkan pasangan Prabowo yaitu Gibran Rakabuming.

“Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik, etik. Ndasmu etik,” kata Prabowo dalam video yang viral tersebut.

Ucapan Prabowo tersebut bukan hanya viral di media sosial, akan tetapi juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan Masyarakat, salah seorang diantaranya adalah Ustads Damuri Fikri aktivis NU, kepada wartawan yang menghubunginya, ia mengatakan di negara negara maju etika di junjung tinggi bahkan ada kepala negara yang jatuh atau tidak dipilih lagi menjadi presiden seperti di Amerika sewaktu president bill Clinton yang di gosip kan ada main dengan Monica maka rakyat Amerika menghukum bill Clinton dan keluarga nya walupun istri nya maju presiden rakyat Amerika tidak mendukung dan kalah.

Baca Juga :  Bapemperda prioritaskan 15 Raperda Kewenangan khusus Jakarta

“Nah, sedangkan  Indonesia yang memiliki falsafah hidup maupun ideologi Pancasila, di dalamnya juga terkandung norma etika, norma sosial dan berbagai norma untuk membentuk manusia Indonesia sebagai manusia yang beradab, tentunya tidak akan mentolerir perilaku atau ucapan yang tidak etis”ungkap ustadz Damuri Fikri kepada awak media, Minggu, 17 Desember 2023 di Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Damuri, terkait dengan ucapan capres Prabowo yang melontarkan kata-kata etik ndasmu, tentunya sindiran semacam itu tidak tepat karena terkesan meremehkan pentingnya etika, dan juga terkesan menafikan nilai-nilai maupun norma keberadaban yang berada di dalam Pancasila, terutama sila ke 2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”,

bukan hanya itu ucapan Prabowo mengandung muatan mengejek unsur etik. Padahal tokoh di level Prabowo tak seharusnya melakukan itu, apalagi sebagai seorang Purnawirawan Letjen TNI AD, yang sangat memahami dan menjunjung tinggi Pancasila, tidak sepatutnya beliau melontarkan kalimat kasar tersebut. ucapan Prabowo tersebut bisa dianggap melanggar norma yang terkandung dalam Pancasila.

Baca Juga :  Top Up JakCard Sekarang Bisa Melalui Marketplace Ini

“Ucapan Prabowo tersebut, nggak bisa donk dianggap becanda, becanda kok kasar begitu, dan nggak bisa di tolerir karena ini terkait norma keberadaban manusia, orang yang beradab itu tidak akan melontarkan ucapan kasar seperti itu, Sangat disayangkan bila ada orang yang dalam situasi kontestasi sedang mendulang atau menghimpun simpati masyarakat, tetapi justru memberikan signal contoh yang tidak baik, untuk itu bagi masyarakat terutama generasi z yang memahami dan menjunjung tinggi nilai Pancasila, saya sangat berharap mereka nggak akan memilih Prabowo sebagai Presiden NKRI hasil pilpres 2024 mendatang”pungkas Ustadz Damuri Fikir.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x