Home » Nasional » daerah » Pemprov DKI Jakarta Raih Predikat Badan Publik Informatif Enam Kali Berturut-turut pada Monev KIP 2023

Pemprov DKI Jakarta Raih Predikat Badan Publik Informatif Enam Kali Berturut-turut pada Monev KIP 2023

dito 20 Des 2023 88

NasionalPos.com, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta kembali meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Provinsi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia dengan nilai 93,28 pada ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2023. Capaian tersebut merupakan yang keenam kalinya diraih berturut-turut sejak 2018.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menciptakan berbagai inovasi layanan publik guna memenuhi kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses bagi masyarakat.
“Kami bersyukur kerja keras Pemprov DKI dalam ajang Monev KIP 2023 ini menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Penjabat Gubernur agar pengelolaan data di DKI Jakarta terus menerapkan prinsip satu data,” ujar Sigit kepada awak media di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Rabu 20/12/2023.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan, penghargaan ini diraih berdasarkan sejumlah aspek seperti sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi dan strategi pengembangan keterbukaan informasi. Harapannya, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi layanan publik di Jakarta.
“Permintaan terhadap layanan Informasi Publik secara online pascapandemi COVID-19 juga mengalami peningkatan hingga lebih dari 90 persen. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diimplementasikan melalui website dan aplikasi mobile PPID,” kata Sigit.
Sebagai bagian dari pengembangan website, Pemprov DKI Jakarta juga membangun microsite dengan menu PPID yang terintegrasi hingga mencakup wilayah kecamatan dan kelurahan di DKI Jakarta. Penyesuaian standar pengumuman yang ramah disabilitas juga diaplikasikan dalam website resmi https://jakarta.go.id maupun https://ppid.jakarta.go.id/ dengan menambahkan fitur khusus bagi penyandang disabilitas (Difable Accesibility Fitur). Hal itu ditujukan bagi penyandang disabilitas agar lebih mudah dalam mengakses informasi publik di Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyediakan data terbuka kepada publik melalui pengembangan portal data terbuka Jakarta https://satudata.jakarta.go.id/ yang menyajikan data dari seluruh Satuan dan Unit Kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Hingga saat ini, terdapat 1.118 dataset yang sudah diterbitkan pada Portal Satu Data Jakarta dengan 30 topik bersumber dari 51 Perangkat Daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh data tersebut dihimpun oleh Dinas Kominfotik termasuk pada Open Data,” imbuh Sigit.
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik juga diterapkan dalam transparansi pengadaan barang dan jasa melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Jakarta, serta pengadaan langsung melalui melalui laman e-order. Hal itu ditujukan untuk memudahkan masyarakat melakukan e-purchasing sebagai pasar online. Harapannya, inovasi dapat bermanfaat dalam menjaga stabilitas harga pasar dengan adanya transparansi harga.
Adapun layanan kanal aduan dan klarifikasi untuk menangkal hoaks di Provinsi DKI Jakarta juga dihadirkan melalui Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks) https://jalahoaks.jakarta.go.id/. Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati terhadap informasi bohong (hoaks) serta segera melaporkan melalui layanan WhatsApp (081350005331) dan instagram @jalahoaks apabila menemukan disinformasi yang beredar.
Dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi menggunakan bahasa isyarat, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) pada kegiatan konferensi pers dan kegiatan lainnya. Sinergi dengan berbagai pihak juga turut dilakukan guna memudahkan penyebarluasan informasi, seperti beberapa stasiun televisi swasta nasional dan beberapa stasiun radio swasta untuk menayangkan program strategis daerah Provinsi DKI Jakarta.
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Mukerda III MUI Provinsi Jakarta Sudah Sukses di Laksanakan, MUI Siap Siaga Menyongsong Lima Abad Jakarta

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pada tanggal, 18-19 Agustus 2026 bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta Barat, telah terselenggara Musyawarah Kerja Daerah ke 3 ( Mukerda III) MUI Provinsi DKI Jakarta dengan Mengusung tema “Khidmah Keumatan Menyongsong Lima Abad Jakarta”, acara ini menjadi agenda strategis untuk merumuskan program kerja dan memperkuat sinergi keumatan yang berada …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

x
x