Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Oleh: Ridwan Umar

Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)

NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya.

Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi sebesar itu tampaknya kehilangan tenaga saat para pembantunya masih bekerja dengan pola lama, lamban mengambil keputusan, dan lebih sibuk menjaga kepentingan daripada menghasilkan perubahan.

Di situlah paradoksnya. Saat Presiden Prabowo menghendaki percepatan, tetapi pembantunya berjalan lambat. Pemerintah menjanjikan perubahan mendasar, tetapi publik belum melihat lompatan yang cukup meyakinkan. Kontroversi kebijakan, lemahnya koordinasi, komunikasi yang tidak efektif, dan hasil kerja yang belum memenuhi harapan akhirnya bermuara pada satu titik: beban politik Presiden Prabowo.

Dalam sistem presidensial, rakyat tidak akan membedah kegagalan secara sektoral. Ketika kementerian gagal bekerja, yang dinilai adalah pemerintah. Dan wajah pemerintah adalah Presiden.

Karena itu, reshuffle bukan sekadar pergantian orang. Ia adalah instrumen koreksi untuk menjaga arah pemerintahan dan kredibilitas Presiden.

Haruskah Dibiarkan Kabinet Menjadi Rem?

Prabowo tidak mungkin menjadi satu-satunya mesin perubahan. Pemerintahan membutuhkan kabinet yang mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang cepat, terukur, dan nyata.

Tetapi tampaknya kabinet tidak bergerak dalam satu irama bahkan menjadi rem. Presiden boleh memiliki gagasan besar, ide cardas namun jika mayoritas menteri masih nyaman dengan cara kerja lama, mempertahankan kepentingan sektoral, atau lebih mengutamakan kalkulasi politik, maka visi perubahan akan berhenti sebagai slogan.

Jabatan menteri bukan hadiah politik. Ia adalah mandat kinerja kepada negara dan rakyat.

Karena itu, ukuran mempertahankan seorang menteri harus sederhana: apakah ia mampu bekerja, mencapai target, menyelesaikan masalah, dan memperkuat agenda Presiden?

Jika jawabannya tidak, konsekuensinya juga harus sederhana: diganti.

Evaluasi tanpa konsekuensi hanya akan menjadi ritual kekuasaan. Tidak ada gunanya rapat berkali-kali jika kegagalan yang sama terus dibiarkan dengan orang yang sama.

Reshuffle Harus Berbasis Kinerja

Prabowo tidak perlu melakukan reshuffle untuk memuaskan tekanan politik. Namun ia juga tidak boleh terlalu lama menunda koreksi karena pertimbangan politik.

Presiden harus menilai kabinet secara objektif: siapa yang menghasilkan capaian, siapa yang mampu menerjemahkan visi pemerintahan, dan siapa yang justru menjadi beban.

Kedekatan politik, jasa masa lalu, atau representasi kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan ketidakmampuan.

Kabinet perubahan harus dibangun atas dasar kompetensi, integritas, keberanian, dan hasil kerja.

Indonesia tidak kekurangan orang cerdas dan berpengalaman. Yang dibutuhkan adalah menteri yang mampu mengambil keputusan, bekerja lintas sektor, dan bertanggung jawab atas hasilnya.

Prabowo membutuhkan kabinet pekerja, bukan kabinet penonton.

Momentum Mengoreksi Arah Ekonomi

Reshuffle pun harus menjadi momentum untuk mengoreksi arah ekonomi nasional berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan dan investasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menikmati kekayaan Indonesia?

Pasal 33 mengamanatkan perekonomian untuk kemakmuran bersama. Kekayaan alam dan sektor strategis harus dikelola agar manfaatnya sebesar-besarnya kembali kepada rakyat, bukan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan.

Karena itu, kabinet ekonomi harus mampu menutup kebocoran, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan hasil pembangunan lebih merata.

Pertumbuhan ekonomi tanpa keberpihakan konstitusional hanya akan menghasilkan angka, tanpa keadilan.

Jika Prabowo ingin meninggalkan jejak yang berbeda, ia membutuhkan pembantu yang berani mengoreksi paradigma lama dan menerjemahkan Pasal 33 menjadi kebijakan nyata.

Diam Adalah Risiko Terbesar

Setiap reshuffle memiliki risiko politik. Kepentingan partai dan berbagai kompromi pasti ikut bermain.

Namun mempertahankan menteri yang tidak mampu juga merupakan risiko—dan dampaknya langsung menggerus kepercayaan kepada Presiden.

Prabowo harus memilih: menjaga kenyamanan politik atau menjaga momentum perubahan.

Lebih baik mengambil risiko mengganti pembantu yang gagal daripada membiarkan kegagalan berubah menjadi budaya pemerintahan.

Waktu politik tidak menunggu. Semakin lama koreksi ditunda, semakin besar kekecewaan publik dan semakin kuat persepsi bahwa pemerintahan ini sekadar melanjutkan pola lama dengan wajah baru.

Karena itu, reshuffle bukan lagi sekadar agenda administratif. Ia adalah ujian kepemimpinan Prabowo.

Apakah Presiden berani menempatkan kepentingan perubahan di atas kompromi politik? Apakah standar kabinetnya ditentukan oleh kemampuan bekerja atau sekadar kemampuan menjaga keseimbangan kekuasaan?

Jawabannya akan menentukan arah pemerintahannya.

Prabowo tidak membutuhkan kabinet yang membuatnya nyaman. Ia membutuhkan kabinet yang mampu mewujudkan janji perubahan.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak pertimbangan yang menyebabkan reshuffle ditunda. Sejarah akan mencatat apakah Prabowo berani mengganti mereka yang gagal, atau membiarkan kabinetnya sendiri mengubur agenda perubahan yang ia janjikan kepada rakyat. (X)