Home » Nasional » daerah » Pj. Gubernur Heru Dorong Stabilisasi Harga Pangan melalui Sembako Murah di Jakarta

Pj. Gubernur Heru Dorong Stabilisasi Harga Pangan melalui Sembako Murah di Jakarta

dito 22 Jan 2024 156

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati kembali meninjau kegiatan Sembako Murah di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin 22/1/2024. Pj. Gubernur Heru berharap, kegiatan tersebut selain dapat mengendalikan harga, juga dapat menjangkau lebih banyak warga untuk merasakan manfaatnya.

“Ini merupakan lokasi ketiga Sembako Murah sejak awal tahun. Semoga antusiasme warga semakin tinggi, karena kegiatan ini turut melibatkan sektor swasta untuk menambah variasi bahan pangan. Harapannya, fluktuasi harga di pasar relatif stabil, makanya kegiatan terus kita gencarkan,” ujar Pj. Gubernur Heru.
Sementara itu, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, fluktuasi harga di DKI Jakarta sudah menunjukkan tren yang positif. Sejak minggu pertama 2024, tercatat penurunan harga terjadi pada produk hortikultura, seperti cabai.
“Daerah produsen cabai sudah mulai panen. Lalu saat ini kita melihat berbagai produk pabrikan juga ikut terkendali dari segi harga. Hal ini karena masyarakat sudah mendapatkan harga yang diinginkan. Seperti minyak goreng dua liter, warga cukup membayar Rp 15 ribu. Lalu beras empat kilogram cukup dengan Rp 50 ribu rupiah. Sehingga fluktuasi harganya relatif terkendali,” ujar Suharini.
Suharini juga menjelaskan, DKI Jakarta punya target untuk terus menjaga fluktuasi harga sepanjang tahun. Sehingga pada momen tertentu saat permintaan warga naik, seperti saat hari besar keagamaan, stok produk dipastikan aman dan harga terkendali.
“Jelang Ramadan dan Lebaran, banyak warga yang menyampaikan aspirasi untuk menambah produk, seperti daging sapi, ayam, dan telur. Itu tadi arahan Pj. Gubernur, sehingga menjelang Ramadan akan kita kerjakan (menambah stok). Mudah-mudahan dengan banyaknya komoditas, seluruh harga sembako di DKI Jakarta semakin stabil,” pungkas Suharini.
Program Sembako Murah merupakan inisiasi Dinas KPKP yang bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Produk yang dijual murah kepada masyarakat terbagi dalam bentuk paket dan satuan. Untuk paket, dengan harga Rp 100 ribu, masyarakat bisa memperoleh lima kilogram beras, satu liter minyak goreng, satu kilogram gula pasir, serta dua kilogram tepung terigu.
Sementara untuk harga eceran/satuan, dijual empat kilogram beras seharga Rp 50 ribu, satu kilogram gula pasir seharga Rp 15 ribu, dan dua liter minyak goreng seharga Rp 25 ribu.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sentuhan Perubahan Irwan Hakim: Membangun Gunung Kemala Melalui Musyawarah dan Transparansi

Taufik Hidayat

20 Okt 2026

Pesisir Barat — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (PilPeratin) Kabupaten Pesisir Barat yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026, suasana demokrasi mulai terasa di tengah masyarakat kabupaten Pesisir Barat, termasuk di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Selasa (20-10-2026). Salah satu sosok yang menjadi perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Irwan Hakim, calon …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

KNPI Kota Padang Sukses Gelar RAPIMPURDA XVI, Matangkan Persiapan Musda

Zulwandi

18 Okt 2026

Padang, Nasionalpos.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) XVI pada Minggu (18/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padang tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh pengurus KNPI Kota Padang, perwakilan KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya. RAPIMPURDA XVI …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x