Jokowi Kepala Negara Berasa Timses Paslon Pilpres 2024

Oleh: Sarlin Wagola, Ketua BEM UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

NasionalPos.com, Jakarta – Lagi dan lagi publik dibuat takjub dengan perilaku Presiden Jokowi yang sebagai kepala negara namun layak dan cocok untuk dinobatkan sebagai Ketua Timses pemenangan salah satu Capres/Cawapres pada pemilu 14 Februari 2024 besok. Presiden yang jabatanya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harusnya mampu menjaga etika kepemimpinannya agar tidak menuai kemarahan publik.

Jokowi yang sedari awal nampak ikut cawe-cawe dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil Presiden 2024 ini tentu membuat nilai harga demokrasi pemilu Indonesia menjadi sangat norak dan banting harga (tak bernilai) dimata masyarakat Indonesia.

Momentum pemilu yang makin sebentar lagi, harus nya sebagai presiden yang jabatanya tidak akan lama lagi berakhir mestinya beliau harus lebih sibuk untuk menjaga kestabilan di ruang sosial masyarakat agar tidak lebih mencemari lingkungan demokrasi dan bisa saja menambah catatan buruk demokrasi Indonesia. Ditambah pada momentum siaran pers tertanggal 26 januari 2024 kemarin dimana Jokowi lantas menunjukkan kertas besar yang mengutip pasal 299 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan presiden dan wakil presiden mempunyai hak berkampanye. Serta Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Disinilah ambiguitas Jokowi dalam memaknai secara fulgar tentang pasal 299 ayat 1 uu tentang pemilu tersebut. Padahal dalam pasal lain undang-undang yang sama yaitu pasal 283 ayat 1 menyebutkan bahwa larangan keperpihakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, serta aparat sipil negara dilarang mengadakan kegiatan pada yang mengarah ke keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Selain pada ketentuan pada pasal 281 harus cuti terlibih dahulu.

Istana menjelaskan ihwal larangan keperpihakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, serta aparat sipil negara pada peserta pemilu yang diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Koordinator Staf Khusus Presiden, AAGN Ari Dwipayana, mengungkapkan, pasal itu mesti diartikan bahwa pejabat negara, pejabat fungsional, dan ASN tidak boleh membuat atau melaksanakan kebijakan yang menguntungkan kontestan pemilu. Disini jelas ada ketidak konsisten istna dalam merespon pemilu dibuktikan pada perilaku Jokowi yang seakan ikut cawe-cawe.

”Konteks dari pasal 283 yang harus kita lihat. Jadi, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan, bahkan itu terkait dengan pelayanan publik, itu tidak boleh berpihak. Jadi, kaitan dengan pengambilan keputusan,” tutur Ari saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung Utama Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/1/2024).

Spekulasi publik terhadap Jokowi jelas terlihat seperti Timses Paslon Capres/Cawapres Pada Pemilu 2024 ini. Apakah jokowi seperti pekerja yang sedang mengejar targek? Harusnya di akhir periodesasi nya Jokowi mesti lebih sibuk dan fokus untuk menuntaskan agenda janji-janji manis yang belum beliau tuntaskan sebelum beliau lengser. Bukan malah sebaliknya sibuk ikut cawe-cawe yang sudah jelas terlihat cocok seperti Ketua Timses pemenangan paslon.

Sebagai orang nomor satu yang jiwa kenegarawanannya tidak diragukan, justru selalu berbanding terbalik sehingga selalu memantik kontrofersial dikalangan aktivis demokrasi serta akademisi. Mestinya muncul tanda tanya besar dipikiran kita, mungkin inilah kekuasaan wajah Tirani Jokowi yang sesungguhnya, sehingga seakan bermuka tebal, sebab beliau seakan menganggap kekuasaan adalah di atas segalanya tanpa memedulikan disintegrasi diranah masyarakat akibat manuver politiknya yang tidak mencerminkan seorang Negarawan sejati. (dhio)