Home » Nasional » daerah » Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

dito 27 Mar 2024 107

NasionalPos.com, Jakarta Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian menilai, kecepatan surut air tidak bisa dijadikan indikator kesuksesan dalam menangani banjir Jakarta.

Pasalnya, Pemprov DKI sering kali mengklaim kecepatan surut merupakan target dan menjadi prestasi yang dibanggakan.

“Terkait banjir di DKI Jakarta saya meminta kepada Pemprov DKI untuk tidak menjadikan kecepatan surut sebagai acuan progres kinerja pengendalian banjir,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu  27/3/2024.

Menurut dia, aapabila banjir merendam pemukiman warga maupun menggenangi jalan protokol selama enam jam saja, bisa merugikan warga dan pengendara. Pasalnya rendaman terbukti banyak merusak properti milik warga seperti kualitas bangunan ataupun kendaraan.

Baca Juga :  Intervensi Pemerintah Dalam Masalah Trisakti Ciptakan Kegelisahan Civitas Akademika

“Jadi kalau misalnya ada genangan terjadi satu menit, ketinggian satu meter itu sudah cukup untuk merusak properti dan kendaraan yang notabenenya pajaknya kita tarikin setiap tahun. Jadi sebenarnya untuk kecepatan surut sama sekali bukan indikator progres kerja yang bisa dijadikan acuan,” ungkap dia.

Baca Juga :  Memupuk Sinergitas BNPB dan Pramuka Kwarda Jawa Timur dalam Penanggulangan Bencana

Ia berharap, upaya pengendalian banjir di Jakarta harus dilakukan secara simultan, sehingga upaya penanganan banjir bisa lebih optimal dan tidak merugikan warga.

Apalagi ia menilai normalisasi Sungai yang direncanakan tahun lalu dan kerap digadang-gadang mampu menjadi salah satu penanganan banjir paling efektif, hingga saat ini juga belum berjalan sesuai target.

“Masalah banjir ini bukan urusan normalisasi saja. Normalisasipun berjalan tidak seperti yang kita harapkan, tidak terlalu progresif,” pungkas Justin.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

Sengketa Tanah 52 Hektar Manggala: Bukti Hanya Fotokopi, Di duga Pemprov-Pemkot Makassar Melanggar Konstitusi dan Hukum Agraria

dito

27 Agu 2026

Nasionalpos.com, Makassar-  Masih terkait dengan Sengketa lahan seluas 52 hektar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, A. Darwin R Rangreng SH MH Kuasa hukum pihak pemilik sah, Hj. Magdalena de Munnik, Kepada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2026 di Makassar, ia mengatakan kini perkara tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah pihak pemilik sah, Hj. Magdalena …

Di tengah di gelar nya Aksi 27 Agustus 2026, Botok Cs Berkesempatan Audiensi Dengan Pimpinan DPR RI Di Sidang Paripurna

dito

27 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari pantauan di lapangan di informasikan, massa aksi, sudah berdatangan ke depan gedung DPR RI sejak Pukul 08.30 WIB, massa yang datang nampak dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta dari kelompok masyarakat lainnya baik dari dalam Kota Jakarta maupun dari sekitar Bodetabek dan dari luar Bodetabek,   Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

x
x