Home » Nasional » Antisipasi Pengesahan Warga Baru PSHT, TNI-Polri Lakukan Penyekatan di Sumbersuko

Antisipasi Pengesahan Warga Baru PSHT, TNI-Polri Lakukan Penyekatan di Sumbersuko

Eni 11 Jul 2024 168

 

Nasionalpos.com l Lumajang – 11/07/2024, Sinergitas TNI-Polri terlihat dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Sumbersuko saat pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Petugas gabungan melakukan penyekatan rombongan PSHT di perbatasan Sumbersuko dan Lumajang Kota, tepatnya di Simpang Empat Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, pada Rabu (10/7/2024).

Baca Juga :  Politisi PKS Desak Presiden Jokowi Evaluasi Keberadaan BRIN

Kapolsek Sumbersuko, Iptu Muljoko, menjelaskan bahwa pengamanan ketat dilakukan di sekitar lokasi pengesahan,

“Kami imbau kepada seluruh perguruan silat untuk bersama-sama menjaga situasi aman dan kondusif di wilayah Lumajang,” ujarnya.

Penyekatan ini bertujuan untuk memantau dan mencegah adanya konvoi yang dapat mengganggu Kamtibmas.

“Kami bertindak tegas dan humanis dalam razia ini, demi mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan konvoi warga PSHT,” jelas Iptu Muljoko.

Baca Juga :  Mahasiswa Desak Menkominfo Blokir Bisnis Haram Konten Judi Online Milik Tonny Kasogi

Ia berharap pengesahan warga baru PSHT dapat berjalan tertib dan aman tanpa ada gangguan.

“Semoga pelaksanaan kegiatan sampai selesai berjalan dengan tertib dan aman,” tutup Kapolsek.

Humas Polres Lumajang.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x