Home » Headline » Komunitas Mahasiswa Usul ke Wantimpres, Cabut Penghargaan Bintang Mahaputera Pratama Untuk Menkominfo

Komunitas Mahasiswa Usul ke Wantimpres, Cabut Penghargaan Bintang Mahaputera Pratama Untuk Menkominfo

dito 19 Agu 2024 160

NasionalPos.com, Jakarta- Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan anugerah tanda jasa dan kehormatan kepada 64 tokoh, termasuk menganugerahkan Bintang Mahaputera Pratama kepada Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, tentunya pemberian penghargaan tersebut, mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari Koalisi Mahasiswa Berantas Judi Online

Menanggapi hal tersebut Kepada wartawan, Fatimah Shanza coordinator Barisan Muslimat Lawan Maksiat, mengatakan bahwa tidak sepantasnya Budi Arie Setiadi mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Pratama, di karenakan yang bersangkutan selama menjabat sebagai Menkominfo, sama sekali tidak memiliki prestasi apapun, dan diperparah lagi ketidakmampuan dia untuk menanggulangi persoalan kebocoran data maupun judi online yang semakin marak di masyarakat.

“Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, seorang yang baru saja menjabat sebagai Menkominfo, tidak punya prestasi, tidak ada jasa apapun terhadap negeri ini, malah diberikan penghargaaan Bintang Mahaputera Pratama, ini sesuatu di luar nalar.”ucap Fatimah Shanza yang juga juru bicara Koalisi Mahasiswa Berantas Judi Online kepada wartawan, Senin, 19/8/2024 di Jakarta.

Baca Juga :  Usai Merayakan Idul Fitri 1444 H Di Solo, Presiden Jokowi Lanjut Pergi Ke Laboan Bajo

Menurut Fatimah Shanza, bahwa penghargaan Bintang Mahaputera Pratama merupakan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kelas IV. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai telah menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan selama Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menkominfo, Indonesia diguncang oleh kasus kebocoran data yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kasus ini menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang privasi dan keamanan data pribadi warga negara. Krisis ini menyoroti kelemahan dalam sistem perlindungan data pemerintah, jelas hal tersebut berdampak pada situasi yang rentan terhadap pencurian maupun penyalahgunaan data pribadi, dan pastinya terjadi krisis kepercayaan publik terhadap Lembaga pemerintah yang seharus melindungi data masyarakat

“Belum lagi masalah Judi Online yang tak dapat diselesaikan Menkominfo, sehingga memicu munculnya situasi Indonesia darurat Judi Onlie, dan berdampak merusak moralitas dan mentalitas masyarakat terutama generasi milineal, yang kecanduan judi online.”tukas Fatimah Shanza.

Baca Juga :  Pj Gubernur Heru dan Wali Kota Melbourne Jajaki Rencana Kerja Sama

Dari realitas tersebut, lanjut Fatimah, sangatlah tidak logis, apabila Budi Arie Setiadi mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Pratama, bahkan kalau toh dipaksakan diberikan kepada yang bersangkutan oleh Presiden Jokowi dengan alasan lain, maka hal itu bisa berdampak menurunkan kualitas dari penghargaan tersebut dan dianggap penghargaan tersebut bisa diberikan kepada siapapun atas alasan kepentingan politik pribadi Presiden tanpa memandang kriteria yang telah di tentukan .

“Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada wantimpres agar di sampaikan ke Bapak Presiden Jokowi untuk mencabut Penghargaaan Bintang Mahaputera Pratama yang diberikan kepada Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, sebab yang bersangkutan di nilai tidak layak menerimanya, lebih baik penghargaan tersebut di berikan kepada guru pengajar di daerah pedalaman Papua, Kalimantan maupun pulau terpencil yang lebih berjasa mencerdaskan anak-anak di kawasan pendalaman ”pungkas Fatimah Shanza.

 

 

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x