Home » Headline » Pj Gubernur Heru dan Wali Kota Melbourne Jajaki Rencana Kerja Sama

Pj Gubernur Heru dan Wali Kota Melbourne Jajaki Rencana Kerja Sama

dito 04 Des 2023 171

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Wali Kota Melbourne, Sally Capp melakukan pertemuan bilateral untuk menjajaki rencana kerja sama Jakarta-Melbourne, pada Sabtu 2/12/2023.

Pertemuan ini diselenggarakan di sela-sela agenda kedua pemimpin kota dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim – COP 28 di Dubai, Persatuan Emirat Arab (UEA).

Pj Gubernur Heru mengatakan, pertemuan ini adalah langkah strategis untuk memperdalam hubungan antara Jakarta dan Melbourne.

“Melbourne dan Jakarta sama-sama merupakan anggota dari C40 Cities, yang memiliki komitmen kuat untuk mencapai kesepakatan Paris Agreement, yaitu menjaga agar kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat celsius,” kata Pj Gubernur Heru, kepada awak media, di Jakarta, Senin 4/12/2023.

Dari diskusi pertemuan tersebut ditemukan fakta bahwa Melbourne dan Jakarta menghadapi tantangan yang serupa, seperti banjir, kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim. Untuk itu, kedua pemimpin tersebut saling menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan itu.

Baca Juga :  IHSG Kembali Dibuka Menguat Dipengaruhi Sentimen Membaik

“Operasional Kantor Wali Kota Melbourne telah seratus persen menggunakan energi terbarukan, terkait hal ini Jakarta dapat belajar dari Melbourne. Beberapa waktu lalu, Indonesia telah meresmikan Pasar Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon di tingkat Nasional, serta Jakarta saat ini tengah menggarap langkah langkah konkret bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat,” ujar Pj Gubernur Heru dalam pertemuan yang didampingi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto; dan Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi.

Wali Kota Melbourne, Sally Capp, merespons positif semangat kerja sama yang dibawa oleh Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Kami percaya bahwa sinergi antar kedua kota akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak. Melbourne dan Jakarta adalah pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pendidikan di masing-masing negara. Bersama-sama kita dapat menciptakan kesempatan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Wali Kota Capp.

Baca Juga :  Komsos Kreatif, Satgas Yonif 126/KC Jalin Silaturahmi Sekaligus Pengobatan Langsung ke Masyarakat Perbatasan

Lebih lanjut, kedua pemimpin kota juga membahas beberapa bidang yang prospektif untuk ditindaklanjuti, seperti pembangunan urban berkelanjutan, aksi mitigasi perubahan iklim, pertukaran magang bagi para pegawai pelayan publik, dan penjajakan hubungan sister city.

Untuk diketahui, Kota Melbourne merupakan Ibu Kota Negara Bagian Victoria, Australia, dan merupakan pusat bisnis, administrasi, dan hiburan. Luas wilayah Greater Melbourne mencapai 9.992,5km2 dengan penduduk 4,5 juta jiwa.

Melbourne memberikan penekanan khusus pada program-program pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa inisiatif yang telah diambil Kota Melbourne adalah menyusun rencana pengurangan emisi 2021-2026, mengubah konsep acara Melbourne Fashion Week, Melbourne Music Week, dan Melbourne Knowledge Week untuk mencapai sertifikasi netral karbon, serta menanam 3000 pohon setiap tahun untuk menumbuhkan hutan kota.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x