Home » Nasional » PJU Jalan Utama Sago – Painan Banyak Yang Mati, Kadishub: Karena Keterbatasan Anggaran

PJU Jalan Utama Sago – Painan Banyak Yang Mati, Kadishub: Karena Keterbatasan Anggaran

Wulandari 30 Okt 2024 182

Painan, NASIONALPOS.com — Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dikawasan Sago Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sudah tidak hidup lagi, jal tersebut dikeluhkan oleh warga pengguna yang melintasi jalan tersebut diwaktu malam hari.

Kekuatiran warga pengguna jalan tersebut cukup beralasan sebab kejahatan akan mudah terjadi disepanjang jalan sago Painan itu.

Salah seorang pengendara Beni, yang merupakan salah seorang pengendara sepeda motor yang setiap malam menjeput ananya yang bekerja disalah satu Rumah Makan sangat kuatir dengan keselamatan anaknya saat pulang bekerja.

” Ya, terpaksa dijemput kalau sudah pulang, pulangnya juga sudah agak malam, dia merasa takut kalau tidak dijemput sebab dari Painan ke Sago, lampu jalannya banyak yang mati, sehingga tanpak gelap,” katanya kepada Sinarpos.com (Grup Nasionalpos.com)

Pantauan wartawan media ini dilapangan memang terdapat banyak lampu jalan yang mati, lampu lampu tersebut audah lama mati dan dibiarkan tanpa ada sentuhan dari pihak dinas perhubungan setempat.

Baca Juga :  Komisi III DPR RI Desak PPATK Serahkan Data Hasil Pemeriksaan Legislator Terlibat Judi Online

Kegelapan menyelimuti jalan – jalan utama di Painan lampu jalan yang sebelumnya menyinari malam kini sebagian lampu jalan banyak mati total membuat resah dan khawatir akan keamanan dan kenyamanan warga pengguna jalan tersebut.

Kemudian Riyal salah seorang pengendara juga mengkuatirkan jal seperti ini,” Kondisi ini dulu jalanan sepanjang sago Painan sangat terang sekarang sebagian jalan sudah gelap banyak lampu penerangan yang tidak nyala kami takut terjadi tindakan kejahatan,” Ujarnya.

Iya mempertanyakan kemana anggaran yang telah di alokasikan untuk pemeliharaan lampu jalan anggaran begitu besar tapi hasilnya nihil.

” Kami juga menyumbang untuk pemeliharan PJU ini, setiap kami bayar tagihan listrik itu pasti dipotong, jadi kemana uang nya pergi, ini lampu jalan malah banyak yang mati,” keluhnya.

Baca Juga :  Patroli Polisi Rutin di SPBU, Jaga Keamanan dan Ketersediaan Stok BBM

Warga berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, sebab kegelapan yang menyelimuti sepanjang jalan sago Painan tidak hanya menganggu aktivitas masarakat dan mengancam keselamatan pengendara tetapi juga merusak keindahan kota yang selama ini di kenal sebagai salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat.

Tahun sebelumnya, kabupaten Pesisir Selatan sangat ramai dikunjungi yang terkenal dengan kota yang dulunya begitu indah pada malam hari sekarang sudah gelap gulita bagaikan kota mati.

Wartawan Sinarpos.com mencoba menghubungi Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrijoni mengatakan bahwa perbaikan lampu jalan akan dilakukan tahun depan (2025-red).

” Untuk Lampu penerangan jalan umum akan diperbaiki tahun depan sebab membutuhkan biaya banyak karena sekarang kita lagi keterbatasan anggaran,” katanya.

(Tateng)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x