Pengamat : Desak Pj Gubernur DKI Jakarta, Segera Definitifkan Pejabat Berstatus Pelaksana Tugas

NasionalPos.com, Jakarta- Lambannya penggantian jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Maka Imbasnya, kualitas layanan publik di Jakarta akan menurun, dan bahkan juga bisa berdampak pada tidak optimalnya kesiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi masalah strategis yaitu diantaranya adalah pembahasan RAPBD TA 2025, kewajiban untuk memelihara stabilitas politik dan keamanan Jakarta dalam rangka Pilkada 2024,

Serta tidak kalah pentingnya adalah kesiapan merespons berbagai kemungkinan perubahan struktural dan kultural yang akan timbul karena kebijakan – kebijakan baru yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada awak media, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumaat, 1/11/2024.

“ Ya, bagaimanapun yang namanya Pelaksana Tugas, tidak bisa mengambil kebijakan strategis maupun operasional guna merespon permasalahan strategis, oleh karena itu diharapkan agar Pejabat Gubernur DKI Teguh Setiabudi dapat memberikan perhatian serius terhadap penataan personil ASN khususnya pejabat eselon II atau Pimpinan Pratama pada beberapa SKPD yang pimpinannya masih bersifat Plt. Pejabat pelaksana tugas ini harus segera didefinitifkan agar dalam pelaksanaan tupoksinya tidak terjadi hambatan karena keterbatasan kewenangan.” Tukasnya

Menurut Amir, selain itu, pejabat dengan status pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) tidak berwenang mengambil keputusan terhadap suatu kebijakan, Alhasil, sulit mencapai kinerja optimal, penjabat dengan status PLT dan PLH akan mengakibatnta tidak maksimalnya pelaksanaan program pembangunan karena adanya keterbatasan kewenangan, tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti mengenai keberadaan pelaksana tugas, terkait dengan aturan tentang batas waktu enam bulan tanpa ada penggantian dengan pejabat definitive, maka hal itu bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun terkait hal tersebut, bahwa peraturan yang menjadi acuan adalah Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, yang mengatur tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian. Peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Menurut ketentuan tersebut, jabatan plt hanya boleh dipegang selama maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk periode tiga bulan berikutnya.

“Jabatan yang kosong atau diisi plt dalam waktu lama bisa menghambat proses pengambilan keputusan dan merugikan masyarakat. Pejabat definitif diperlukan untuk menjalankan program-program pemerintah dengan optimal dan memberikan kepastian dalam administrasi pemerintahan, saya juga berharap agar Komisi A DPRD DKI Jakarta segera mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta agar segera mendefinitifkan pelaksana tugas di beberapa SKPD”pungkas Amir Hamzah.

Dari informasi yang diperoleh menyebutkan jabatan – jabatan eselon II yang masih Plt antara lain: Asisten Sekda Bidang Kesmas, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pusat Data dan Arsip (Dispusdatin), Sekretaris DPRD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).